Bersama PGN, Bambang Haryo Pastikan Jaringan Gas di Surabaya Murah dan Aman

SURABAYA Keluhan warga terkait melonjaknya tagihan jaringan gas bumi di kawasan padat penduduk Banyu Urip, Surabaya, langsung mendapat respon cepat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan energi bagi rakyat tetap terjaga dan transparan.

​Persoalan ini bermula dari keresahan ibu-ibu rumah tangga yang merasa tidak ada pemantauan rutin terhadap penggunaan gas mereka, berbeda dengan layanan air bersih (PDAM) yang dipantau setiap bulan.

​Didampingi perwakilan PT PGN Tbk, Bambang Haryo menemui warga untuk mendengarkan langsung kendala yang dialami.

Salah satu warga, Nisa sempat mengeluhkan ketiadaan pemeriksaan petugas di lapangan yang memicu ketidaktahuan warga akan skema tagihan.

​”Waktu itu saya langsung lapor, dan hari ini PGN langsung hadir. Dan sekarang sudah normal, semuanya sudah gak ada masalah,” kata Bambang Haryo di hadapan para ibu-ibu di Banyu Urip, Senin (5/1/2026).

​Politisi senior ini ingin memastikan bahwa program jaringan gas (Jargas) benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama sebagai upaya pemerintah menekan impor elpiji.

​Dalam sidak tersebut, terungkap fakta menarik di balik “melonjaknya” tagihan salah satu warga. Area Head Surabaya PT PGN Tbk, Arief Nurrachman, menjelaskan bahwa setelah ditelusuri, tingginya tagihan disebabkan oleh penggunaan gas untuk aktivitas usaha.

​Warga yang bersangkutan ternyata memiliki usaha pembuatan lontong, namun masih menggunakan skema pelanggan Rumah Tangga (RT). PGN pun memberikan solusi cerdas agar warga justru bisa membayar lebih murah.

​”Rupanya ada warga yang penggunaannya itu melebihi batas maksimal kontrak karena usaha lontong. Kami sarankan pindah ke segmen Pelanggan Kecil (PK) atau UMKM. Karena kalau Rumah Tangga itu Rp6.000 per kubik, sedangkan untuk UMKM hanya Rp4.500 per kubik,” jelas Arief Nurrachman.

​Bambang Haryo berharap penetrasi Jargas ini terus diperluas agar masyarakat beralih dari elpiji impor ke gas bumi domestik yang lebih ekonomis. Hingga saat ini, Surabaya telah mencatat sekitar 60 ribu pelanggan rumah tangga.

​Secara nasional, pemerintah menargetkan sebanyak satu juta pelanggan dapat menikmati fasilitas jaringan gas bumi pada tahun 2026 ini untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

Bambang Haryo pun berharap Jargas ini bisa terpasang di 3 juta pengguna untuk mendukung program pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah murah secara nasional.

​”Masyarakat harus dapat memanfaatkan gas bumi ini dengan harga yang lebih murah. Ini adalah upaya nyata kita untuk tidak lagi bergantung pada impor elpiji,” pungkas BHS. (*)