BHS : Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru Berpotensi Ganggu Arus Logistik Nasional

JAKARTA Pemerintah berencana melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga saat libur natal dan tahun baru (nataru) 2026.

Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pembatasan truk sumbu 3 itu seyogianya tidak diberlakukan pada momen tersebut.

Karena di akhir tahun, seluruh kegiatan pembangunan biasanya mengejar untuk menyelesaikan tanggungan program-program yang menjadi target 2025.

"Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat. Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas logistik," kata politisi yang akrab disapa BHS ini, Sabtu (22/11/2025).

Salah satu solusinya, sambung BHS, adalah mengatur jalur distribusi, bukan membatasi. Untuk logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan menggunakan jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa.

Logistik diarahkan ke jalur utara, karena jalur ini terhubung langsung (terintegrasi) atau terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan laut besar dan kawasan-kawasan Industri yang berada di Jawa bagian utara.

"Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik. Untuk angkutan laut, yang kita ini sebagai feeder untuk transshipment di singapura sebagai hub. Jadi itu tidak boleh terhambat," kata BHS.

Jika logistik terhambat, sambung BHS, maka akan muncul risiko demurrage—yaitu penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang yang dari Indonesia.

Apabila terjadi keterlambatan, lanjutnya, tentu akan mengakibatkan harga logistik tidak bisa bersaing dengan negara lain, sehingga menjadi tidak kompetitif dibanding negara lain.

"Karena itu, truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain. Kapasitasnya lebih besar, lebih efisien, dan lebih ekonomis, tetapi jumlah truknya tidak terlalu banyak. Ini yang harus dipertimbangkan," ucap BHS.

Saat ini, lanjut Alumni ITS Surabaya tersebut, bahwa pemerintah sedang berusaha keras mendorong pertumbuhan ekonomi.

Target Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya maupun Presiden Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6–8 persen. Dengan arus logistik yang jalan terus, diharapkan ekonomi bisa tumbuh pesat.

"Maka itu, tidak boleh dihambat, kalau truk logistik ini tidak bisa jalan, mengakibatkan hambatan daripada logistik bisa menjadikan kelangkaan daripada barang itu, kalau langka tentu harga logistik akan menjadi mahal, ini akan memicu inflasi yang tinggi bisa merugikan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi," tegas BHS

Pandangan itu dinilai sejalan dengan yang disampaikan Menkeu Purbaya maupun arahan Presiden Prabowo, bahwa logistik tidak boleh terhambat, karena logistik adalah pemicu utama pertumbuhan ekonomi.

Satu-satunya jalan, kata Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, yaitu Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri harus bisa mengatur jalur kendaraan logistik, sehingga tidak mengganggu kendaraan pribadi.

Logistik diarahkan melalui jalur utara Jawa. Kendaraan pribadi dan publik massal diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan Jalur selatan Jawa pun dapat menjadi alternatif untuk bus atau kendaraan pribadi roda empat dari Malang hingga Bandung, lalu ke Jakarta.

"Dengan pengaturan seperti ini, kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan," ungkap BHS. (*)