Bupati Malang Lantik 15 Pejabat Tinggi, Sejumlah Jabatan Kepala OPD Kosong Terkena Mutasi

MALANG Bupati Malang, H. Sanusi memimpin pelantikan Jabatan Tinggi Tingkat Pratama (JPTP) di lingkup Pemkab Malang, di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kamis (27/11/2025). Sebanyak 15 pejabat pimpinan Perangkat Daerah mengikuti pelantikan ini. 

Dari 15 jabatan tinggi ini, sebanyak 11 pejabat dimutasi dan berganti kursi pimpinan. Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Suwadji berpindah sebagai Kadispora Kabupaten Malang. Posisinya, kini dijabat Bagus Sulistyawan, yang sebelumnya Sekretaris DPRD Kabupaten Malang. 

Sedangkan, M. Hidayat yang sebelumnya menjabat Kadispora, kini mutasi jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malang. 

Selain itu, jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Malang yang dijabat Nurcahyo kini kosong. Nurcahyo dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Jabatan pimpinan definitif yang ditinggal karena mutasi juga terjadi pada Disperindag Kabupaten Malang. M. Nur Fuad Fauzi, sebelumnya Kadisperindag, kini menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Mallang. 

Pejabat tinggi senior, yang sebelumnya menjabat Kadishub Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, kini menjadi Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Jabatan yang ditinggalkannya kini diduduki Eko Margianto. 

Selebihnya, sebanyak 4 jabatan dilakukan pelantikan ulang. Yakni, Kepala Dinas Perikanan, Staf Ahli Bupati bidang Kesra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. 

"Pejabat yang dilantik hari ini harus cepat bekerja dan menuntaskan program-program kerja masing-masing. Saat ini, realisasi program kerja perangkat daerah sudah mencapai 98 persen terlaksana," kata Bupati Sanusi, usai pelantikan. 

Dalam waktu dekat, Bupati Malang juga menegaskan segera melakukan pelantikan untuk jabatan kosong, juga melakukan seleksi terbuka. 

Disinggung soal dilantiknya beberapa pejabat untuk jabatan pimpinan OPD yang sama, Bupati Sanusi menyebut, diantaranya karena jabatannya sudah lebih dari lima tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menyampaikan, beberapa jabatan harus dilakukan pelantikan ulang untuk pejabat pimpinanya. 

Menurutnya, ada empat jabatan yang dilantik kembali. Ini setelah sebelumnya ada pembatalan oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Alasannya, pejabat yang bersangkutan memasukii usia pensiun atau telah berhalangan tetap. 

Sinergi Kerja dan Kolaborasi

Dalam amanahnya, Bupati Malang meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi serta memperkuat koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

Menurutnya, keberhasilan birokrasi pemerintahan perlu didukung komunikasi yang solid di seluruh tingkatan.

"Pejabat pimpinan harus tetap bersinergi, tidak boleh membuat keputusan sendiri," tegas Sanusi, saat sambutan pelantikan. 

"Jalankan tanggung jawab sesuai tupoksi, terutama terkait pelayanan publik dan pelayanan umum. Kerja keras, kerja tuntas, dan kerja berprestasi harus menjadi orientasi kita," imbuhnya. 

Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan agenda nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM.

Sejalan dengan program Presiden Prabowo, kata Sanusi, maka harus terus meningkatkan kualitas SDM, termasuk kualitas anak-anak sekolah. Secara khusus, Bupati memminta pejabat di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, agar bekerja keras dan mengamankan program Presiden. (*)