DPRD Jatim Desak Pemprov Hadirkan Solusi untuk Pulau-pulau di Madura, Trans Jatim Laut Dinilai Wujudkan Akses Berkeadilan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Abdul Halim, menyoroti pentingnya akses yang adil bagi masyarakat di kepulauan Madura.

Menyambut rencana pengembangan Trans Jatim Laut oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, ia menegaskan program ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga perwujudan keadilan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Penekanan ini disampaikan Abdul Halim saat memberikan apresiasi atas rencana pengembangan Trans Jatim Laut. 

Menurutnya, program ini mampu memperkuat konektivitas antara wilayah pesisir Jawa Timur dengan kepulauan di Madura yang selama ini terkendala akses. 

"Trans Jatim Laut ini mengintegrasikan daerah dengan Madura, khususnya kepulauan. Dengan rute Probolinggo, Gili Labak, Giliyang, Pamekasan, hingga Gili Ketapang, masyarakat akan lebih mudah menjangkau layanan transportasi laut,” ujar Abdul Halim.

Sebagai informasi, Dishub Jatim telah menyiapkan kapal cepat berkapasitas 300 penumpang yang akan melayani rute Probolinggo – Sumenep dengan singgahan di Gili Iyang, Mandangin, Ketapang, dan Labak. Kapal cepat ini, menurut politikus Partai Gerindra, diproyeksikan menjaring dua segmen sekaligus: masyarakat kepulauan yang membutuhkan akses cepat ke daratan Jawa, serta wisatawan. 

"Karena jenisnya kapal cepat, ini juga akan menjaring penumpang kelas menengah secara ekonomi, terutama wisatawan yang ingin menghubungkan perjalanan dari Bromo–Tengger–Semeru ke destinasi snorkeling di kepulauan. Jadi, pecinta wisata juga terfasilitasi," jelasnya.

Lebih dari sekadar pariwisata, Trans Jatim Laut juga diharapkan membawa dampak signifikan pada pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Abdul Halim menekankan, akses transportasi laut yang lebih mudah akan memungkinkan masyarakat kepulauan, terutama mereka yang sakit, untuk menyeberang lebih cepat ke Jawa guna mendapatkan layanan medis. 

"Masyarakat kepulauan yang sakit bisa lebih cepat menyebrang ke Jawa untuk mendapatkan layanan medis. Diharapkan, akses transportasi laut yang lebih mudah ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Pada tahap awal, Trans Jatim Laut direncanakan akan diluncurkan pada Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi. Peluncuran ini menjadi simbol keseriusan Pemprov Jatim dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan inklusif. Mekanisme subsidi Buy The Service (BTS) yang digunakan, memastikan layanan tetap terjangkau.

Komisi D DPRD Jatim sendiri berkomitmen untuk mengawal program ini agar segera terealisasi dan berjalan berkelanjutan. Abdul Halim menegaskan, Trans Jatim Laut merupakan langkah nyata membangun transportasi yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Dengan integrasi tersebut, program ini tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di kawasan kepulauan.

(zisti shinta)