DPRD Jatim Terima Aspirasi, Secercah Harapan Pelibatan Ibu Kantin Jadi Tim SPPG

SURABAYA Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur (Jatim) telah berjalan menyasar sejumlah lembaga pendidikan.

Namun demikian, program ini dinilai berdampak bagi pelaku usaha kantin makanan yang beroperasi di sekolah. Omzet kantin semakin menurun.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan pemerataan gizi di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).

Total penerima manfaat Program MBG di Jatim sudah mencapai 5.265.514 penerima. Terdiri atas anak sekolah dan santri sebanyak 5.035.606 jiwa, balita 153.615 jiwa, serta ibu hamil dan ibu menyusui 76.293 jiwa.

Sementara menanggapi keluhan itu, Cahyo Harjo berencana menampung berbagai aspirasi dan usulan.

Jika memungkinkan, ada wacana mengusulkan pelibatan pedagang makanan di kantin sekolah untuk dimasukkan sebagai Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MBG. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu karena tupoksi MBG ada pada kewenangan BGN.

Salah satu warga Krukah Lama Surabaya menyampaikan aspirasi dalam reses DPRD Jatim, Sabtu (22/11/2025).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Ini menjadi perhatian kami, memang ini akan menjadi catatan kami dan menjadi aspirasi banyak pimpinan, apakah solusinya pedagang kantin ini dikaryakan menjadi Tim SPPG," kata Cahyo menanggapi keluhan salah satu warga pengelola kantin sekolah saat reses di Balai RW 9 Krukah Lama, Surabaya, Sabtu (22/11/2025).

Di sisi lain, SPPG diatur secara ketat dan harus memenuhi standar sebagaimana kebijakan BGN. Ada legalitas usaha, standar fisik dan higienis, kapasitas produksi, kelengkapan dokumen, dan komitmen berkelanjutan. Termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS), sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HCCP).

Cahyo menjelaskan, Program MBG memiliki banyak manfaat. Seperti meningkatkan kesehatan dan mengatasi masalah gizi buruk penyebab stunting dan malnutrisi pada kelompok rentan mulai anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Program ini juga memiliki manfaat ekonomi dengan memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Cahyo, jumlah supplier yang terlibat program MBG di Jawa Timur mencapai 2.942 unit terdiri atas 1.395 UMKM, 298 koperasi, 111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 supplier lainnya.

Secara nasional, Kementerian Keuangan mencatat MBG telah menjangkau sebanyak 40.911.407 penerima manfaat hingga 10 November 2025.

Realisasi itu terdiri atas anak sekolah dan santri sebanyak 38.260.703 jiwa, balita 1.797.316 jiwa, serta ibu hamil dan ibu menyusui 853.388 jiwa.

Secara nasional, program makan bergizi gratis ini telah diterima oleh kurang lebih sekitar 40,9 juta penerimaan manfaat.

Sementara jumlah supplier yang terlibat dalam program MBG secara nasional mencapai 25.757 unit terdiri atas 12.740 UMKM, 3.181 Koperasi, 501 BUMDes/BUMDesma, dan 9.375 suplier lainnya.

Kemudian, untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 14.576 unit dengan 537.287 orang yang bertugas melayani program MBG.

Untuk realisasi program MBG tertinggi terjadi di Jawa Barat yakni diberikan kepada 10.429.527 penerima manfaat, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 6.474.355 penerima, Jawa Timur 5.265.514 penerima, Lampung 1.941.384 penerima, Banten 1.499.077, dan Sumatera Utara 1.460.228 penerima.(*)