Dr Puguh Dorong Raperda Penanggulangan Bencana, Lebih Presisi, Partisipatif, dan Berbasis Nilai Gotong Royong

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya pembaruan regulasi penanggulangan bencana yang lebih presisi, partisipatif, dan berpijak pada nilai-nilai gotong royong masyarakat Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

Puguh menilai, perubahan regulasi ini bukan hanya mandat yuridis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.

“Raperda ini sangat penting untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Jawa Timur agar lebih presisi, optimal, dan integral,” ujar Puguh.

Kolaborasi Lintas Sektor Harus Lebih Jelas dan Efektif

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan sepakat terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor atau pentahelix dalam penanggulangan bencana. 

Namun, PKS menekankan perlunya mekanisme tata kelola kolaborasi (collaborative governance) yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar-stakeholder.

“Kami mendorong agar kolaborasi ini diatur lebih rinci melalui Peraturan Gubernur, sehingga setiap lembaga, organisasi, dan instansi yang terlibat memiliki peran dan standar yang jelas,” tegasnya.

Integrasi Dokumen dan Transparansi Data Bencana

PKS juga menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan bencana, mulai dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) hingga Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam satu sistem informasi terpadu.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah pengawasan oleh DPRD dan publik.

Perkuat Komunitas Tangguh dan Gotong Royong Masyarakat

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Pesantren Tangguh Bencana (Pestana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) secara partisipatif.

“Kami ingin pembentukan komunitas tangguh bencana ini bersifat bottom-up, dengan indikator yang jelas serta dukungan nyata dari pemerintah daerah,” jelas Puguh.

Ia menambahkan, nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Timur harus menjadi kekuatan sosial utama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

“Modal sosial seperti gotong royong adalah kekuatan besar yang harus dijaga dan diperkuat dalam sistem penanggulangan bencana,” pungkasnya. (*)