Efisiensi Anggaran, Bupati Jember Tidak Pangkas TPP ASN

JEMBER

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember untuk tahun anggaran mendatang.

Fawait mengatakan bahwa ​langkah ini bukan sekadar kebijakan finansial, melainkan sebuah kontrak politik dan moral antara pimpinan dan staf.

Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan ASN adalah harga mati guna menjamin birokrasi yang bersih dan melayani.

​Dalam pernyataannya usai menghadiri Apel Sholawat Kebangsaan di Kecamatan Jelbuk, Sabtu (27/12/2025), Fawait mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan kajian mendalam terhadap rasio APBD.

Ia secara terbuka membandingkan kondisi Jember dengan daerah tetangga bahkan Pemerintah Provinsi.​

"Kawan-kawan bisa cek sendiri. Di saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten sekitar terpaksa melakukan rasionalisasi atau pemotongan TPP karena tekanan anggaran, saya di Jember memilih jalan berbeda. TPP ASN Jember tetap saya pertahankan seutuhnya," tegas Fawait.

​Ia menambahkan bahwa mempertahankan nilai TPP di tengah kondisi ekonomi yang dinamis sebenarnya merupakan bentuk apresiasi yang meningkat secara riil.

"Ini adalah bukti bahwa kami memprioritaskan manusia di balik mesin birokrasi," imbuhnya.

​Kebijakan tersebut dibarengi dengan langkah revolusi organisasi.

Mulai 2 Januari 2024, Pemkab Jember akan memberlakukan peleburan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan menciptakan struktur yang lebih lincah (agile).​

Penataan ini juga mencakup pengisian jabatan strategis pada eselon 2 yang akan segera ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa purnatugas.

Fawait menjamin bahwa pengisian jabatan ini tidak akan menggunakan pola lama, melainkan melalui sistem open bidding (lelang jabatan) yang transparan.

​"Kami punya stok SDM unggul di eselon 3 yang sangat luar biasa. Mereka akan kami tantang untuk naik kelas memimpin OPD hasil peleburan melalui mekanisme lelang terbuka. Hanya yang terbaik yang akan memimpin," jelasnya.

​Namun, di balik jaminan kesejahteraan tersebut, Bupati Jember menyelipkan ultimatum keras.

Baginya, TPP yang utuh adalah hutang yang harus dibayar lunas dengan pelayanan publik yang ekselensi.

Ia tidak ingin lagi mendengar ada ASN yang bekerja di bawah standar atau lamban dalam merespons kebutuhan rakyat.

​"Saya sudah menunaikan kewajiban saya menjaga hak finansial kawan-kawan ASN. Sekarang, saya menuntut balik performa kalian. Tidak boleh ada lagi alasan malas, tidak ada lagi alasan tidak inovatif. Momentum tahun baru adalah titik balik untuk bekerja lebih keras lagi untuk rakyat Jember," tegas Fawait.

​Rangkaian pelantikan pejabat baru yang dijadwalkan pada transisi tahun (antara 31 Desember dini hari atau 2 Januari) disebut sebagai simbolisasi semangat baru.

Dia berharap, wajah baru birokrasi Jember nantinya adalah wajah yang penuh semangat, solutif, dan bersih.​

​Menutup keterangannya, Fawait mengajak seluruh ASN untuk mensyukuri kebijakan ini bukan dengan euforia, melainkan dengan peningkatan produktivitas.

​"Kesejahteraan sudah kami amankan. Sekarang saatnya membuktikan bahwa ASN Jember adalah yang terbaik di Jawa Timur. Mari kita bayar kepercayaan rakyat ini dengan prestasi dan pelayanan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya. (*)