Kombes Pol Putu Kholis Aryana Resmi Jabat Kapolresta Malang Kota, Tegaskan Komitmen Junjung HAM

MALANG Kombes Pol Putu Kholis Aryana resmi menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota, menggantikan Kombes Pol Nanang Haryono. Setibanya di Mapolresta Malang Kota, Rabu (14/1/2026), Putu menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Serah terima jabatan yang dikemas dalam acara pisah sambut berlangsung khidmat dan menandai dimulainya masa pengabdian Kombes Pol Putu Kholis di Kota Malang. Pada kesempatan itu, ia juga melepas langsung keberangkatan Kombes Pol Nanang Haryono yang mendapat penugasan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Putu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, pemikiran, serta kinerja Kombes Pol Nanang selama bertugas di Kota Malang. Menurutnya, kontribusi pendahulunya menjadi bagian penting dalam perjalanan Polresta Malang Kota.

Di hadapan jajaran dan tamu undangan, Putu menegaskan tekadnya untuk membawa Polresta Malang Kota menjadi institusi yang lebih terbuka, humanis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Ia menilai hal tersebut sejalan dengan semangat penegakan hukum di era baru, khususnya pascapemberlakuan KUHP dan KUHAP yang terbaru.

“Saya ingin membawa Polresta Malang Kota lebih terbuka, lebih memahami, lebih menghormati, dan lebih memuliakan hak asasi manusia,” ujar mantan Kapolres Malang tersebut.

Lebih lanjut, Putu juga menyatakan komitmennya untuk terus membersamai para penyintas dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Komitmen itu ditunjukkannya dengan mengenakan pita hitam di lengan kanan sebagai simbol solidaritas.

“Ini adalah bentuk keberpihakan dan solidaritas saya kepada para penyintas dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Polresta Malang Kota akan selalu terbuka untuk mereka,” ungkapnya.

Selain itu, ia berjanji akan merangkul berbagai komunitas dan elemen masyarakat di Kota Malang. Putu ingin mendorong perubahan pola interaksi kepolisian agar lebih mendengar keluhan, masukan, serta aspirasi masyarakat, sehingga kehadiran polisi tidak semata dipersepsikan sebagai penegak aturan.

“Saya ingin interaksi dengan masyarakat tidak hanya formalitas, tetapi lebih fleksibel dan bermakna. Dengan mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat, kami bisa bekerja lebih efisien dan fokus pada harapan publik,” pungkasnya. (*)