Laporan Kepada Rakyat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Kerja Nyata Penyambung Lidah Rakyat

LAMONGAN Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya sebagai penyambung lidah rakyat dengan kerja-kerja nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari urusan perut, jaminan kesehatan, hingga perlindungan petani dan UMKM, seluruhnya menjadi fokus utama perjuangan fraksi berlambang banteng moncong putih ini.

Dengan kerja nyata di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan berkomitmen untuk terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Lamongan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sejak dilantik pada 2024 hingga awal 2026, Fraksi PDI Perjuangan Lamongan konsisten mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.

Legislasi yang Berangkat dari Aspirasi Rakyat

Dalam fungsi legislasi, Fraksi PDI Perjuangan aktif menginisiasi dan membahas peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada rakyat. Salah satu prioritas utama adalah Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang lahir dari serapan aspirasi masyarakat saat masa reses.

Perda ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memastikan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, kepastian subsidi dan bantuan tepat sasaran, hingga skema asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko gagal panen.

Anggaran Harus Dirasa, Bukan Sekadar Terserap

Dalam fungsi penganggaran, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD bukan sekadar soal serapan administrasi, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, fraksi ini konsisten memperjuangkan alokasi anggaran untuk:

•  Bantuan pupuk dan sarana produksi pertanian (saprotan)
•  Penguatan UMKM dan koperasi
•  Infrastruktur desa seperti Jalan Usaha Tani (JUT), irigasi, dan pasar rakyat

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kemandirian APBD Lamongan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena menurut kami, Lamongan memiliki potensi besar di sektor pajak dan retribusi yang bisa dioptimalkan agar program kesehatan, pendidikan, dan subsidi petani dapat berjalan lebih maksimal.

Sikat Data Amburadul, Kembalikan Hak Bansos Warga

Salah satu sorotan tajam Fraksi PDI Perjuangan adalah persoalan amburadulnya data kemiskinan yang berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaminan kesehatan.

Sejak 2024, Fraksi PDI Perjuangan terus mendesak Pemkab Lamongan melakukan pembaruan data kemiskinan secara menyeluruh. Fakta di lapangan menunjukkan banyak warga miskin yang justru kehilangan akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS akibat aturan teknis, termasuk penerapan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 terkait DT-SEN

Pengawasan Ketat, Turun Langsung ke Lapangan

Tak hanya bekerja di ruang rapat, Fraksi PDI Perjuangan dikenal aktif turun langsung ke lapangan. Melalui inspeksi mendadak (sidak), fraksi ini memastikan bantuan pertanian, UMKM, dan program OPD berjalan tepat sasaran.

Komisi B yang membidangi ekonomi dan pendapatan secara rutin melakukan pengawasan terhadap:

• Stabilitas harga bahan pokok di pasar
• Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan petambak
• Infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, hingga pasca-panen

Jika ditemukan persoalan di lapangan, fraksi tidak ragu menyampaikan temuan dan mendorong perbaikan kebijakan.

Tanggap Bencana dan Hadirnya Tim Reaksi Cepat

Menyikapi cuaca ekstrem dan potensi bencana seperti banjir dan kekeringan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penambahan anggaran penanganan bencana yang bersifat konkret, bukan sekadar kegiatan sosialisasi.

Tak berhenti di situ, Fraksi PDI Perjuangan juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai wujud gotong royong. Tim ini bergerak membantu warga terdampak bencana dengan dana swadaya dari anggota fraksi.

Sinergi dengan Eksekutif demi Solusi Cepat

Fraksi PDI Perjuangan menilai sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci percepatan solusi. Dengan kader PDI Perjuangan yang duduk di posisi strategis, termasuk sebagai Ketua Penanggulangan Kemiskinan, fraksi optimistis pembenahan data kemiskinan dan kebijakan sosial bisa dilakukan lebih sistematis dan adil.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga getol mendorong anggota DPRD melakukan sidak ke RSUD, Puskesmas, hingga sekolah. Jika hak dasar rakyat tidak terpenuhi, fraksi ini siap menjadi garda terdepan dalam mencari solusi.

Politik sebagai Alat Perjuangan Rakyat

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, politik bukan sekadar kekuasaan, melainkan alat perjuangan. Aspirasi warga yang dihimpun melalui dialog langsung tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diperjuangkan secara sistematis dalam rapat komisi hingga paripurna.

Fraksi ini juga membuka ruang pendampingan dan advokasi bagi kelompok rentan agar masyarakat kecil mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak dasar dan program pemerintah daerah.

Di Komisi C DPRD Lamongan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan warga tidak berhenti pada catatan reses semata. Aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui forum dialog dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai wujud nyata keberpihakan pada kepentingan rakyat kecil.

Kami ada untuk rakyat. Ketika aspirasi itu kami dengar, maka kewajiban kami adalah menindaklanjuti dan mencarikan jalan keluar, bukan sekadar menyampaikan janji. 

Banjir dan Kekeringan Bengawan Jero Jadi Sorotan Serius

Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah masalah banjir dan kekeringan ekstrem di kawasan Bengawan Jero. Aspirasi warga yang terkumpul selama masa reses menunjukkan bahwa persoalan tata kelola air di wilayah tersebut sudah berlangsung lama dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Melalui dialog terbuka dan FGD, Fraksi PDI Perjuangan memetakan akar persoalan secara menyeluruh agar solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.

Masalah banjir dan kekeringan di Bengawan Jero ini serius. Kami petakan persoalannya bersama masyarakat supaya solusinya konkret, bukan sekadar wacana. 

Perjuangkan Nasib Petani Gurem dan Guru Madrasah

Tak hanya fokus pada infrastruktur air, Fraksi PDI Perjuangan juga mengawal perjuangan regulasi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Fraksi ini mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada ekonomi rakyat kecil melalui penyusunan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sejumlah agenda prioritas yang diperjuangkan antara lain perlindungan hukum bagi petani gurem, penataan tata niaga tembakau agar lebih adil dan menguntungkan petani lokal, serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian yang layak.

Soroti Anggaran Mubazir dan Dorong Efisiensi APBD

Sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar), Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan kritis terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fraksi menilai masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran untuk program yang kurang produktif dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sekaligus mengingatkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di Lamongan masih perlu penguatan yang lebih serius.

Tegas Soal Sampah dan Tagih Janji Politik Jamula

Di Komisi C, Fraksi PDI Perjuangan juga vokal menyuarakan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Penggunaan sistem open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dinilai sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan harus segera dibenahi.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terkait program Jalan Mantap dan Alus (Jamula). Fraksi menilai masih banyak ruas jalan yang bertahun-tahun belum tersentuh pembangunan, salah satunya ruas jalan Baturono–Kembangbahu yang melintasi Desa Baturono, Banjarejo, hingga Gedangan.

Kawal 72 Titik Pembangunan Tahun 2025

Sebagai bentuk aksi nyata dari hasil serap aspirasi rakyat, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025 telah mengawal sebanyak 72 titik usulan pembangunan yang berasal langsung dari kebutuhan masyarakat. (*)