Layanan Dasar dan RTG Menyeruak Saat Reses Anggota DPRD KLU
DPRD KLU serap aspirasi masyarakat pada reses Oktober 2025, dengan keluhan utama layanan dasar dan 900 unit RTG yang belum tuntas disamping soal kebutuhan infrastruktur hingga pertanian.

Layanan dasar dan rumah tahan gempa (RTG) masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal ini mereka ungkapkan pada kegiatan reses anggota DPRD KLU yang berlangsung dari tanggal 13-18 Oktober 2025.
"Semua anggota dewan sudah turun reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2025. Dari hasil reses yang banyak dikeluhkan atau disampaikan masyarakat menyangkut layanan dasar dan RTG yang belum tuntas," ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, Hakamah kepada TIMES Indonesia, Senin (20/10/2025).
Para anggota dewan turun menyerap aspirasi masyarakat sesuai konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Untuk diketahui, jumlah Dapil di KLU terdapat lima Dapil sesuai jumlah kecamatan, yaitu Dapil 1 Kecamatan Tanjung, Dapil 2 Kecamatan Gangga, Dapil 3 Kecamatan Kayangan, Dapil 4 Kecamatan Bayan, dan Dapil 5 Kecamatan Pemenang.
"Per anggota turun reses enam titik, ada juga disatukan menjadi empat atau lima titik, bahkan lebih. Setiap titik masyarakat yang hadir 68 orang bahkan lebih, bila dijumlahkan selama enam hari maka 408 orang yang dikunjungi per anggota setiap reses," terangnya.
Anggota DPRD KLU, Ardianto turun menyerap aspirasi masyarakat Dapil 1 Kecamatan Tanjung. (Foto: Abdul untuk TIMES Indonesia)
Setelah selesai reses, selanjutnya membuat laporan secara umum kemudian disampaikan pada masa sidang ketiga. Laporan ini menjadi catatan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukan tahun anggaran 2026 dan 2027.
Pada kegiatan reses juga, anggota dewan bisa melaksanakan fungsi pengawasan sejauhmana kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Apa yang sudah dibangun dan belum dibangun, apa yang sudah tuntas dan belum tuntas, serta sejauhmana kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Maka masyarakat punya kesempatan untuk menyampaikan hal itu pada momentum reses anggota dewan," jelasnya politisi Gerindra ini.
Di semua bidang akan dilihat progres pembangunan daerah. Dari reses baru diketahui sejauhmana progres pembangunan. Sebab reses juga mengawasi pembangunan. Mana yg belum ditindaklanjuti akan menyampaikan ke TAPD, perencanaan juga menjadi evaluasi.
Sering kali pembangunan tidak tuntas, hanya setengah terealisasi, seperti pembangunan jalan aspal dibutuhkan 3 km namun terealisasi 1 km, sehingga tidak tuntas.
Dari sisi pertanian, juga diserap membutuhkan perhatian hasil bumi dan dibantu hak paten dan pemasaran. Begitu juga bantuan pupuk dan alat-alat pertanian dari daerah, sehingga hasil pertanian maksimal. Mendapatkan bantuan benih di bidang perkebunan.
Dari peternakan diminta posyandu ternak, diminta sapi posyandu masuk musim penghujan, dibelikan imunisasi obat cancing. Sementara kelompok nelayan meminta bantuan jaring, pipanisasi mengatasi kekeringan, aspal jalan, lampu PJU, dan lainnya.
"Ini semua berkaitan dengan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegasnya.
Sementara pembangunan RTG yang belum tuntas sekitar 900 orang belum dapatkan bantuan tersebut. Dari angka kemiskinan ekstrem 1.405 terdapat 900 KK tersebut belum tersentuh.
Anggota DPRD KLU, Lalu Muhammad Zaki turun reses di Dapil 4 Kecamatan Bayan. (Foto: Zaki untuk TIMES Indonesia)
"RTG juga dikeluhkan masyarakat belum terselesaikan sisanya," katanya anggota Dapil 2 ini
Bagaimana perhatian pendidikan, guru honorer bisa diperhatikan oleh daerah, karena daerah belum ada sampai saat ini. Pembangunan fasilitas ruang kelas baru,
"Kita mendorong pemda akan menjadi pembangunan skala prioritas. Perencanaan kita di RPJMD namun belum maksimal dialokasikan dan diperhatikan pada APBD," ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Ardianto, Anggota DPRD KLU Dapil 1 Tanjung. Pada turun reses yang masih menjadi aspirasi masyarakat pada soal infrastruktur yang paling dominan menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan lampu jalan.
"Termasuk rumah layak huni bagi korban gempa yang katanya belum dapat rumah," ungkapnya.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat ini, pembangunan infrastruktur pemerintah daerah setiap tahun terus dilaksanakan, hanya saja keterbatasan anggaran dan perkembangan di lapangan baik perkembagan masyarakat termasuk sering terjadinya bencana-bencana kecil sehingga kebutuhan terus meningkat sehingga masih jadi usulan masyarakat.
"Keluhan masyarakat ini kita akan sampaikan pada pemerintah daerah supaya dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Lalu Muhammad Zaky, anggota DPRD KLU Dapil 4 Bayan. Dari hasil turun reses dari berugak ke berugak sebagai ciri khas masyarakat Bayan yang banyak disampaikan soal dana hibah pembangunan masjid, pengadaan alat banjar dan pengadaan ternak.
"Aspirasi layanan dasar seperti kebutuhan masyarakat masih disampaikan masyarakat. Ini akan kita sampaikan nanti pada laporan reses," katanya politisi PDIP ini.(*)
Apa Reaksi Anda?






