Pemerintah Bondowoso Pastikan Tak Menaikkan PBB di Tahun 2026

BONDOWOSO Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Bondowoso resmi menyepakati Raperda APBD 2026. Dalam rancangan tersebut, total anggaran daerah ditetapkan sebesar Rp1,9 triliun lebih, atau menurun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp2,1 triliun lebih.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyoroti penurunan itu dengan meminta Pemkab memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, langkah efisiensi di berbagai sektor juga harus dijalankan secara konsisten.

Isu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sering mencuat menjelang akhir tahun turut ditanggapi Dhafir. Ia menjelaskan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD masih sangat kecil, lantaran penerimaannya harus terlebih dahulu disetor ke pemerintah pusat, kemudian baru dibagi hasil ke daerah.

“Bondowoso hanya menerima sekitar Rp 17 miliar dari PBB jika seluruhnya lunas. Bandingkan dengan APBD yang mencapai Rp 1,9 triliun lebih,” ujarnya.

Dhafir mengakui, PBB memang memiliki potensi, namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini membuat Pemkab perlu mencari alternatif pendapatan lain. Karena itu, eksekutif dan legislatif sepakat tidak menaikkan tarif PBB pada 2026.

Sebagai gantinya, sejumlah sektor lain diminta untuk dimaksimalkan, mulai dari pajak hotel dan restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pendapatan dari transaksi jual beli tanah.

Jika tahun sebelumnya sektor tersebut ditarget Rp 6,5 miliar namun hanya masuk Rp 5 miliar, maka untuk 2026 targetnya melonjak menjadi sekitar Rp 16 miliar.

“Bagaimana potensi itu bisa dimaksimalkan dan benar-benar masuk sebagai PAD. Targetnya besar,” tegas Dhafir.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid memastikan bahwa upaya peningkatan PAD sudah mulai dijalankan.

“Bapenda sedang melakukan inventarisasi dan intensifikasi pendapatan dari seluruh sumber PAD,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025). (*)