Kopi TIMES

Gubernur Serasa Presiden?

Sabtu, 22 Februari 2020 - 06:13 | 59.85k
Gubernur Serasa Presiden?
Ahmad Siboy (Grafis: TIMES Indonesia)
Pewarta: Humas Unisma | Editor: AJP-5 Editor Team

TIMESINDONESIA, MALANG – Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal menyampaikan keluhannya tentang perilaku kepala daerah yang belum seutuhnya menjalakankan instrukri Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Menurut Bahlil, terdapat kepala daerah yang seakan-akan berlaga menjadi Presiden. Berlaga menjadi Presiden karena tidak mau sepenuh hati mematuhi inpres Presiden. Perilaku kepala daerah ini menurut Bahlil seakan-akan menjadikan suatu Provinsi bukan lagi bagian dari NKRI yang sedang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI UNISMA.AC.ID

Apa yang dialami oleh Bahlil Lahadalia bukanlah hal baru dalam hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.  Relasi kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak harmonis baik melalui ketidakpatuhan bahkan penolakan secara tebuka. Hal ini tidak hanya terjadi di era Jokowi saja. Pada saat SBY menjadi Presiden dan menaikkan harga BBM, banyak kepala daerah yang menolak kebijakan SBY tersebut. Bahkan terdapat kepala daerah yang terang-terangan mendukung aksi demontrasi mahasiswa yang menolak kenaikkan harga BBM.

Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah mengapa kepala daerah tidak sa’mi’na wa atho’na kepada pemerintah pusat secara kaffah? Pertama, kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota merupakan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena dipilih langsung oleh rakyat inilah kemudian yang menyebabkan kepala daerah “tidak begitu tunduk” kepada Presiden. Kepala daerah seakan tidak memiliki hutang budi politik atas jabatan yang diduduki. Hal ini berbeda apabila seorang kepala daerah ditunjuk oleh Presiden. Apabila kepala daerah ditunjuk oleh Presiden maka tentu seorang kepala daerah akan sangat tunduk kepada Presiden yang telah mengangkatnya menjadi kepala daerah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI UNISMA.AC.ID

Bersamaan dengan itu, kalaupun kepala daerah tidak patuh kepada Presiden maka ia juga tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebab, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang kepala daerah. Seorang kepala daerah hanya dapat diberhentikan melalui putusan pengadilan.

Kedua, beda parpol. Perbedaan partai politik antara kepala daerah dengan Presiden juga terkadang menjadi faktor tidak tunduknya seorang kepala daerah kepada Presiden. Apalagi, kepala daerah bersangkutan berasal dari partai oposisi.

Ketiga, otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan kepada UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah semakin menguatkan posisi daerah khususnya kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Atas nama otonomi daerah, seorang kepala daerah seakan lepas control dalam mengatur daerahnya. Yang dijadikan pijakan acapkali hanya hal-hal yang dilarang oleh UU yakni terkait dengan kewenangan absolut pemerintah pusat yang meliputi urusan pertahanan, keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, moneter dan fiscal.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI UNISMA.AC.ID

Keempat, ketidakpatuhan ataupun relasi pemerintah pusat dan daerah juga mengalami ketidakharmonisan dalam hal hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah yakni Gubernur dan DPRD Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota berwenang membentuk Perda Kabupaten/Kota.

Kewenangan membentuk Perda tersebut “dimanfaatkan” seutuhnya oleh pemerintah daerah untuk membuat perda sesuai kehendaknnya dan terkadang tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. Artinya, atas nama kewenangan tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya yang dibentuk oleh pemerintah pusat kurang diindahkan sehingga menyebabkan tidak harmonisnya Perda dengan undang-undang.

Sejatinya, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk undang-undang tersebut merupakan kewenangan yang diberikan dalam rangka untuk menjalankan ketentuan pemerintah pusat di daerah melalui Perda. Isi Perda tidak boleh bertentangan dengan UU yang diibentuk oleh pemerintah pusat. Bukti bahwa Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan UU yang dibentuk oleh pusat ialah terkait dengan kedudukan dan pengujian dari Perda tersebut. Kedudukan Perda yang berada dibawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah meyenbabkan Perda tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan apabila ketentuan atau isi dari suatu Perda bertentangan dengan undang-undang maka Perda tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) dengan berlandaskan kepada asas lex superiori deroget lex inferiori.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI UNISMA.AC.ID

Relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu tidak bisa dibiarkan lestari apalagi berkembang biak. Relasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak menunjukkan “siapa yang didepan dan siapa yang dibelakang” harus segera diperbaiki. Ibarat orang berjalan, pemerintah pusat merupakan orang yang berjalan di depan sedangkan pemerintah daerah adalah orang yang berjalan di belakang. Artinya, orang yang berada di belakang harus mengikuti orang yang berda di depannya. Orang yang berjalan dibelakang tidak boleh berjalan sendiri atau tidak mengikuti orang yang berada di depannya. Apabila yang dibelakang tidak mengikuti pejalan yang berada didepannya maka otomatis perjalanan antara orang yang didepan dan dibelakang tidak akan pernah sama atau tidak menuju tujuan yang sama. Kalupun akan sampai pada tujuan yang sama namun prosesnya akan lebih lambat. Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berjalan terpisah.

Konstitusi sendiri dengan tegas menyatakan bahwa hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat bukan “dipisah” melanikan “dibagi”. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dipisah (separation) dan dibagi (distribution) adalah dua pilihan kata yang jelas berbeda dalam hubungan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata “dibagi” dalam Pasal 18 dipilih untuk menunjukkan bahwa antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berada dalam entitas yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang hubungannya tidak bisa dipisah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya “dibagi” mengenai perannya saja. (*)

***

*)Penulis Adalah Dr. H. Ahmad Siboy, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unisma

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id


Opini Kopi Times Ahmad Siboy
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Reaksi Anda
KOMENTAR

EKORAN

Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat

Ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia pro-data, terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, profesional & pemerintah.

Jumlah Kasus di Indonesia Saat Ini

2,273

+181 Positif

164

+14 Sembuh

198

+7 Meninggal
Statistik Kasus COVID-19 di Indonesia
Last update: Minggu, 05 April 2020 - 16:00 Sumber: kawalcorona.com
Honda HRV

TIMES TV

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

Ketua DPRD Kota Malang Sumbang dan Apresiasi MBLC

23/03/2020 - 20:12

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi

Pembuatan Sarcovid, Karya Anak Bangsa Untuk Negeri Pertiwi
Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19

Wisma Atlet di Kemayoran Sudah Bisa Dioperasian sebagai RS Darurat Penanganan Covid-19
Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto

Satu Jam Mengenal Pemikiran Didik Gatot Subroto
Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

Jokowi Bagi Tips Cegah Virus Corona

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Meninjau Kebijakan Pembebasan Narapidana dengan Alasan Corona
    Meninjau Kebijakan Pembebasan Narapidana dengan Alasan Corona
    05/04/2020 - 14:31
  • Covid-19 Merajalela, di Mana Peran Negara?
    Covid-19 Merajalela, di Mana Peran Negara?
    05/04/2020 - 13:19
  • Covid-19 dan Keutuhan Keluarga
    Covid-19 dan Keutuhan Keluarga
    05/04/2020 - 12:07
  • Antisipasi Himpitan dengan Jimpitan
    Antisipasi Himpitan dengan Jimpitan
    05/04/2020 - 11:13
  • Pembelajaran Daring: Sinergi Guru dan Orang Tua
    Pembelajaran Daring: Sinergi Guru dan Orang Tua
    05/04/2020 - 10:59
  • Covid-19, antara Ibu Kota Baru atau Kesehatan Masyarakat
    Covid-19, antara Ibu Kota Baru atau Kesehatan Masyarakat
    05/04/2020 - 10:40
  • Face Shield Mask
    Face Shield Mask
    05/04/2020 - 09:05
  • Ormas Pemuda Pancasila dalam Menjaga Keutuhan NKRI
    Ormas Pemuda Pancasila dalam Menjaga Keutuhan NKRI
    04/04/2020 - 22:03
  • Corona Bikin Tenaga Kesehatan Rentan Alami Depresi, Apa Kata Psikiater?
    Corona Bikin Tenaga Kesehatan Rentan Alami Depresi, Apa Kata Psikiater?
    06/04/2020 - 02:15
  • Gong Oh-kyun Terinfeksi Corona, Pemain Persija Ini Kaget
    Gong Oh-kyun Terinfeksi Corona, Pemain Persija Ini Kaget
    06/04/2020 - 01:05
  • Pemudik Ngamuk Didata, Rudy: Kalau Tak Mau Diatur, Jangan Pulang ke Solo!
    Pemudik Ngamuk Didata, Rudy: Kalau Tak Mau Diatur, Jangan Pulang ke Solo!
    06/04/2020 - 00:04
  • Masuk Musim Pancaroba, Jubir Covid-19 Ingatkan Masyarakat Waspada DBD
    Masuk Musim Pancaroba, Jubir Covid-19 Ingatkan Masyarakat Waspada DBD
    06/04/2020 - 00:03
  • Rhoma Irama Ciptakan Lagu Virus Corona, Warganet: Merinding
    Rhoma Irama Ciptakan Lagu Virus Corona, Warganet: Merinding
    05/04/2020 - 23:42
  • Kota Terhoror COVID-19, Mayat Tak Cuma di Jalanan Dalam Rumah Banyak
    Kota Terhoror COVID-19, Mayat Tak Cuma di Jalanan Dalam Rumah Banyak
    06/04/2020 - 00:41
  • Tak Punya Otak, Bek ManCity Pesta Seks di Tengah Krisis Virus Corona
    Tak Punya Otak, Bek ManCity Pesta Seks di Tengah Krisis Virus Corona
    06/04/2020 - 00:05
  • Efek Virus Corona, Kelakukan Ratu Bulutangkis Thailand Mulai Aneh
    Efek Virus Corona, Kelakukan Ratu Bulutangkis Thailand Mulai Aneh
    06/04/2020 - 01:00
  • Maluku Gempa 6,1 SR Guncangan Hingga Manado
    Maluku Gempa 6,1 SR Guncangan Hingga Manado
    06/04/2020 - 02:14
  • Sinyal Liga Champions dan Europa Berhenti Total Akibat Virus Corona
    Sinyal Liga Champions dan Europa Berhenti Total Akibat Virus Corona
    06/04/2020 - 01:20