HAKIN 2025, KI Jatim Gaungkan Budaya Keterbukaan Lewat Kolaborasi

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menyemarakkan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2025 dengan rangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen, dari lembaga publik hingga masyarakat sipil. 

Peringatan yang jatuh pada 30 April ini mengusung tema regional: “Berkolaborasi Mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel.

Berbagai agenda digelar sejak akhir April hingga Mei 2025, di antaranya pemasangan billboard, spanduk, hingga flyer HAKIN 2025 secara serentak di badan-badan publik seluruh Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan membumikan semangat keterbukaan informasi sebagai budaya baru dalam tata kelola pemerintahan.

Tak hanya bersifat simbolik, KI Jatim bersama Pemprov, DPRD, serta sejumlah stakeholder juga melakukan penanaman pohon “Jambu Keterbukaan” di berbagai ruang publik. Pohon ini diharapkan menjadi simbol pentingnya merawat nilai-nilai transparansi demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Peringatan tahun ini terasa spesial karena ditandai dengan sinergi tiga lembaga pengawal layanan publik di Jatim, yakni KI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan Ombudsman RI Perwakilan Jatim. Kolaborasi tersebut menjadi penanda kuatnya komitmen penguatan pengawasan publik secara terpadu.

Kegiatan religius seperti Khatmil Quran juga turut digelar sebagai bentuk refleksi spiritual agar ikhtiar keterbukaan di Jatim senantiasa diberkahi dan membawa kemaslahatan.

Puncak peringatan HAKIN akan digelar pada 15 Mei 2025 lewat acara InfoFest dan Tasyakuran. Pada momentum ini, KI Jatim memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara sejumlah badan publik dengan tujuan memperkuat layanan Informasi Serta Merta Tanggap Bencana. Beberapa institusi yang terlibat antara lain BMKG, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Basarnas, serta TNI-Polri.

“Inisiasi ini sangat krusial untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang cepat dan akurat saat terjadi bencana,” ujar Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi KI Jatim, M. Yunus Mansur Yasin.

Yunus menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar tuntutan regulasi, tetapi kebutuhan mendasar untuk membangun tata kelola pembangunan yang partisipatif dan inklusif. 

“Kami ingin keterbukaan informasi menjadi budaya yang melekat dalam setiap proses pembangunan Jawa Timur,” tandasnya.

Senada, Ketua KI Jatim Edi Purwanto berharap momentum HAKIN ini menjadi refleksi terhadap kondisi badan publik di daerah. 

“Peringatan ini juga menjadi media edukasi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses, memiliki, dan menyebarkan informasi,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif yang terus digelorakan, Jawa Timur diharapkan menjadi teladan nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan publik.