Stok BBM SPBU Swasta Mulai Menemui Titik Terang, DEM Indonesia Apresiasi Pemerintah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (DEM Indonesia) menyoroti masalah ketiadaan stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta.

Masalah tersebut mulai ramai di saat viralnya para pegawai SPBU swasta yang di PHK bahkan berjualan kopi di SPBU tersebut.

Hal ini menjadi pertanyaan besar karena kuota impor BBM SPBU swasta meningkat untuk  2025 bertambah 10% dari tahun sebelumnya. Persoalan ini menandakan bahwa ada lonjakan permintaan yang tinggi dan tidak terprediksi. 

Masalah tersebut perlahan mulai menemui titik terang. Hal ini ditandai dengan persetujuan 4 dari 5 pengelola SPBU swasta dengan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) lewat skema business to business (B2B) dari PT Pertamina (Persero).

Base fuel yang diperuntukkan SPBU swasta telah mendarat di Tanah Air sejak Rabu (24/9/2025) kemarin. Dengan langkah ini, diharapkan ketersediaan BBM di SPBU swasta dapat berjalan normal kembali. 

Ketua Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (DEMI), Febrian Satria Hidayat menilai ini sebagai langkah positif dan mengapresiasi pemerintah.

Menurutnya, fenomena kelangkaan stok BBM di SPBU swasta sebagai kejadian tidak terprediksi yang terjadi di tahun ini.

Kelangkaan stok BBM di SPBU Swasta ini baru terjadi di tahun ini diakibatkan meningkatnya permintaan yang tidak terprediksi. Oleh karenanya, dalam kondisi ini, langkah cepat dan tepat sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"Dengan ditandai setujunya SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina, hal ini menjadi titik terang bagi masalah ketiadaan stok di SPBU swasta," ungkapnya, Sabtu (27/9/2025).

Selain itu, tuduhan terhadap monopoli oleh BUMN yang menyebabkan ketiadaan stok BBM SPBU Swasta dianggap Febrian juga tidak berdasar.

Karena, kata dia, Pertamina hanyalah pelaksana serta tidak memiliki kendali terhadap kuota BBM SPBU swasta.

"Tuduhan monopoli oleh BUMN dalam hal ini Pertamina juga tidak masuk akal karena kuota yang diberikan meningkat 10% dibanding tahun lalu. Terlebih Pertamina juga hanyalah pelaksana bukan pembuat kebijakan. Lonjakan permintaan yang tidak terprediksi lah yang menyebabkan penghitungan alokasi kuota meleset dan ini diluar prediksi," tambahnya.

Masalah yang terjadi tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi tata kelola hilir dan kuota impor migas kedepan sehingga hal ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

"Apa yang terjadi pada tahun ini diharapkan tidak terjadi di masa yang akan datang. Tentunya evaluasi pada tata kelola hilir dan kuota impor menjadi kunci. Selain itu, kami berharap dalam kondisi yang sekarang ini, semua pihak khususnya salah pengelola SPBU Swasta yang belum setuju, dapat segera menyepakati solusi yang sudah dipersiapkan demi tetap menjaga lapangan kerja para karyawannya dan sepenuhnya masalah ketiadaan stok SPBU ini terselesaikan,” tutupnya. (*)