Gelombang Kebijakan Ekstrem AS Dinilai Pengaruhi Ekonomi RI, DPR Minta Pemerintah Lakukan Hal ini

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketidakpastian ekonomi global sangat mempengaruhi situasi ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai semakin ekstrem di bawah kepemimpinan Donald Trump. 

Fathi menyatakan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian turut memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

“Walaupun Indonesia bukan pihak utama dalam perang dagang, kita tetap terkena imbas dari kebijakan-kebijakan turunannya. Ini gelombang baru yang harus direspons secara hati-hati,” ujar Fathi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin. 

Menurut Legislator dari Partai Demokrat ini, stimulus ekonomi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Ia mengingatkan bahwa tidak hanya Indonesia yang terdampak, bahkan negara-negara sekutu AS juga mengalami tekanan ekonomi yang cukup serius akibat kebijakan unilateral yang diterapkan Negeri Paman Sam.

“Saat ini bukan hanya teori ekonomi biasa yang berlaku. Bahkan Menteri Keuangan sendiri menyebut bahwa ilmu ekonomi umum sudah tidak cukup untuk menjelaskan situasi global saat ini,” tambah Fathi.

Fathi juga menanggapi belum tercapainya kata sepakat dalam negosiasi penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari tarif awal 32 persen. Ia menilai hal ini sebagai bukti bahwa negosiasi ekonomi dengan AS kini jauh lebih kompleks.

“Maka dari itu, kami mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah alternatif jika kebijakan ekonomi AS tetap agresif. Kami di Komisi XI siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan isu pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka negosiasi dagang, Fathi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pengorbanan tanpa dasar. Ia menyebut pemerintah melihatnya dari berbagai sudut, tidak hanya tekanan dari luar negeri.

“TKDN bukan diturunkan begitu saja untuk menyenangkan Amerika. Ada indikator-indikator lain yang sedang dihitung. Dan pasti akan ada regulasi pengimbang untuk melindungi industri dalam negeri,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Fathi menyerukan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dijalankan dengan pertimbangan matang serta berpihak pada kepentingan nasional.

"Kita memastikan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal langkah-langkah pemerintah agar seluruh kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) usai kebijakan Presiden Donald Trump. Secara umum, surat yang ditawarkan Indonesia mendapat apresiasi dari pihak AS.

"Secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan tanggal 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi dari Amerika. Karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif, jadi tidak hanya bicara mengenai tarif tapi juga bicara non tarif, dan juga rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/4/2025).