Gerakan Kembali ke Desa, Jadikan Desa Sebagai Pusat Ekonomi Bangsa

TIMESINDONESIA, MALANG – Di era tahun 1993-an, Jawa Timur memiliki program andalan yang cukup dikenal: Gerakan Kembali ke Desa. Ini program yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman. Program ini merespons tingginya angka kemiskinan, terutama di pedesaan. 

Pada tahun 1993, sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sebanyak 4.424.409 jiwa (hampir 31 persen dari jumlah penduduk) dan anak terlantar sebanyak 168.412. Dari angka itu, pemerintah Jawa Timur memikirkan bagaimana usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kasus anak terlantar yang semakin tahun semakin bertambah.

Tingginya angka kemiskinan menjadikan potensi kriminalitas ikut besar. Maka, tercetuslah ide membuat Gerakan Kembali ke Desa. Tujuannya adalah memberikan dorongan kepada masyarakat, khususnya pemuda dari desa yang merantau ke kota baik kepentingan sekolah maupun bekerja untuk, kembali ke desa demi mengembangkan potensi desa dan membangun desa melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar warga desa lebih sejahtera dan maju. Gerakan Kembali ke Desa ini sekaligus mengurangi urbanisasi di kota yang sudah mengalami tingkat kejenuhan tinggi. 

Gerakan ini saya rasa masih sangat relevan diberlakukan saat ini. Di tengah ketidakpastiqan kondisi ekonomi, potensi yang ada di desa masih sangat besar untuk dieksplorasi. Anak-anak muda yang kreatif punya kesempatan besar untuk  menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di pedesaan yang melimpah. 

Di era saat ini, keterlibatan pemuda dalam membangun desa sebagai pusat ekonomi bangsa sangat strategis. Potensi di desa memiliki peran strategis dalam kemakmuran bangsa.

Untuk mendukung terciptanya desa yang sejahtera dengan adanya peran anak muda, maka dibutuhkan intervensi kebijakan pemerintah. Perlu ada regulasi yang mendorong anak muda maupun para sarjana agar termotivasi mengembangkan desa. Intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar anak-anak desa yang terampil, kreatif dan berpendidikan tinggi tidak terkonsentrasi di perkotaan.

Kawasan pedesaan sampai saat ini masih sangat butuh kontribusi para pemuda yang berpendidikan dan punya kepedulian untuk ikut membangun desa. Maka, intervensi pemerintah di sini selain masalah regulasi juga ada alokasi anggaran agar anak muda yang pintar betah mengembangkan usaha di desa. Jangan sampai di desa terjadi krisis anak-anak yang pintar karena semua terserap di kota. Dari sini perlu ada ide cerdas dari pemerintah agar anak muda tertantang untuk ikut berperan menjadikan desa sebagai pusat ekonomi nasional. (*)