Gubernur–Wagub Sumbar Kumpulkan Forkopimda: Data Masih Kacau, Respons Bencana di Sumbar Dikebut

PADANG Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, menggelar FGD darurat di Istana Gubernur, Jumat (28/11/2025), setelah sederet bencana hidrometeorologi menelanjangi lemahnya koordinasi antarwilayah di Sumbar. Pertemuan ini diwarnai penegasan, koreksi, hingga desakan agar pemerintah daerah bergerak lebih cepat dan tidak bekerja dengan data yang saling bertentangan.

Gubernur: Data Masih Acak-Acuk, Akses Jalan Jangan Sampai Lumpuh

Mahyeldi membuka forum dengan kritik tajam: data bencana dari kabupaten/kota masih simpang siur, sehingga menyulitkan keputusan cepat. Mulai Sabtu pukul 09.00 WIB, seluruh data diwajibkan masuk secara terpusat. Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol dan BPBD Sumbar diberi mandat memastikan satu data benar-benar berjalan.

Ia menegaskan pembukaan akses jalan adalah hal yang tidak bisa ditawar. “Jika akses lumpuh, ekonomi ikut mati,” ujarnya. Gubernur meminta jalur alternatif—bahkan jalur darurat untuk sepeda motor—dibuka secepatnya agar bantuan tidak terhambat berhari-hari seperti kejadian sebelumnya.

Lembah Anai Disorot: Bencana Berulang, Kajian Tak Kunjung Tuntas

Mahyeldi tak menutup fakta bahwa titik rawan seperti Lembah Anai sudah bertahun-tahun menjadi ancaman. Ia menuntut OPD terkait berhenti bekerja secara reaktif dan segera menyiapkan kajian jalur alternatif permanen, bukan wacana yang hanya muncul saat bencana sudah terjadi.

Wagub: Data Korban Masih Tidak Sinkron, Ini Masalah Serius

Wagub Vasko Ruseimy secara blak-blakan menyebut ketidaksesuaian data korban masih terus terjadi dan menghambat operasi pencarian. Ia menilai kabupaten/kota belum disiplin dalam pembaruan laporan.

Vasko mendorong dibuatnya hotline tunggal, agar laporan masyarakat tidak tercecer dan tidak menumpuk di media sosial yang sulit diverifikasi.

DPRD Tekan Pemprov: Sebelum Bantuan Pusat Datang, Jangan Sampai Jalur Masih Putus

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu. Ia menyebut pemulihan akses utama harus tuntas sebelum bantuan dari pusat tiba, agar tidak ada lagi cerita bantuan terparkir berhari-hari karena jalur terputus.

Ia juga mengkritik minimnya pusat informasi jelas di banyak kabupaten/kota. Data dapur umum pun, katanya, sering berubah-ubah tanpa pembaruan resmi.

Kapolda: Penumpukan Bantuan Bukti Koordinasi Lemah

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menyampaikan kritik paling keras: distribusi bantuan sering kacau karena masih bertumpu pada laporan lisan. Akibatnya, satu daerah penuh bantuan, daerah lain kosong melompong.

Ia menegaskan posko harus berfungsi maksimal sebagai pusat data, bukan sekadar tenda seremonial. Kapolda juga meminta pencatatan ketat terhadap semua bantuan termasuk dari NGO, karena terlalu banyak aliran logistik yang tidak terdokumentasi.

Pangdam: Kami Sudah Jalan dari Hari Pertama, Satgas Terpadu Harus Dibentuk

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menegaskan TNI sudah mengaktifkan posko sejak hari pertama, lengkap dengan laporan rutin ke Panglima TNI dan KSAD. Ia mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu darat–laut–udara, agar penanganan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Pangdam mengonfirmasi bahwa posko terpadu sudah disiapkan di aula Istana Gubernur. Ia menegaskan TNI siap menembus daerah yang paling sulit, terutama untuk menyalurkan obat-obatan, asalkan koordinasi pemerintah daerah jelas dan tidak berubah-ubah. (*)