Reses di Kota Malang, Dr. Puguh Tegaskan Bonus Demografi Harus Diimbangi Akses Kerja dan Pendidikan

TIMESINDONESIA, MALANG – Forum dialog bersama pemuda Kota Malang, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kembali menyerap suara masyarakat yang kali ini menyoroti masalah pelik, terkait meningkatnya angka pengangguran di kalangan usia produktif di tengah visi besar Indonesia Emas 2045. 

Seorang pemuda menyampaikan keresahannya, “Bagaimana bisa mencetak generasi emas kalau sekarang saja lapangan kerja makin sempit?”

Dr. Puguh menanggapi bahwa fenomena tersebut mencerminkan ketidaksiapan infrastruktur sosial untuk menghadapi bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2045, di mana sekitar 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Menurutnya, tanpa intervensi serius terhadap kualitas pendidikan, jaminan lapangan kerja, dan sistem ekonomi yang inklusif, bonus ini justru bisa berubah menjadi beban sosial. “Bonus demografi bisa jadi anugerah atau petaka, tergantung kesiapan kita dalam membangun SDM,” tegasnya.

Sebagai tokoh yang aktif mendorong agenda Indonesia Emas 2045, Dr. Puguh menggarisbawahi pentingnya membangun empat pilar utama: kualitas SDM, kesiapan infrastruktur, transformasi ekonomi melalui hilirisasi, serta regulasi dan birokrasi yang ramah inovasi. Ia juga memaparkan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong pendidikan vokasi dan ekosistem kewirausahaan inklusif berbasis kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas. “Kita harus bangun dari desa, beri akses ke anak-anak untuk kuliah, berwirausaha, dan tidak menyerah pada kemiskinan struktural,” tambahnya.

Pria asli Malang ini juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal keberpihakan.

 “Kalau sekarang kita biarkan anak muda menganggur, angka perceraian naik, dan atlet makan ayam tiren saat Porprov, maka Indonesia Emas hanya akan jadi slogan. Tapi kalau kita benahi hari ini, kita bisa benar-benar jadi bangsa besar di 2045,” pungkasnya. Ia menutup kegiatan reses dengan komitmen membawa aspirasi warga sebagai prioritas dalam pembahasan kebijakan provinsi. (*)