Tak Lagi Turun ke Jalan, HMI Tagih Transparansi Fiskal Lewat Audiensi

TIMESINDONESIA, MALANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang menggelar audiensi dengan Kementerian Keuangan Satu Malang di Ruang Rapat Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III (Rabu, 27/8). Audiensi ini menjadi menarik karena di sejumlah daerah lain HMI memilih jalur demonstrasi, sementara HMI Malang mengedepankan dialog langsung.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi mengapresiasi langkah HMI dalam mengedepankan dialog secara terbuka. Menurutnya, langkah ini dinilai lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak yang tepat sasaran.

“Kami menerima masukan tidak hanya lewat forum formal. Kami akan libatkan teman-teman HMI pada beberapa program edukasi kami, silakan sering-sering berkunjung ke kantor pajak untuk bisa menumbuhkan rasa saling percaya,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, HMI menyoroti isu akuntabilitas fiskal, distribusi pajak, hingga pernyataan pejabat publik yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketua HMI Malang Mirdan Idham menyebut audiensi ini bagian dari agenda advokasi mahasiswa terhadap kebijakan pajak nasional.

“Kami ingin memastikan kebijakan fiskal benar-benar pro-rakyat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Transparansi pengelolaan pajak harus jadi perhatian utama,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Untung menegaskan komitmen DJP dalam menjaga integritas dan transparansi. Ia menekankan bahwa pembayaran pajak dilakukan langsung melalui bank persepsi, bukan melalui pegawai pajak.

“Membayar pajak tidak melalui pegawai pajak. Kalau masyarakat mengetahui adanya indikasi fraud dan pelanggaran integritas lainnya, silakan laporkan dengan bukti. Saya jaga betul integritas institusi ini,” tegas Untung.

Lebih jauh, Untung menekankan bahwa kontribusi pajak masih menjadi tombak utama dalam struktur penerimaan negara. Di Jawa Timur saja, target pendapatan negara mencapai Rp282,70 triliun, didominasi oleh penerimaan cukai Rp148,82 triliun, penerimaan pajak Rp128,49 triliun, disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,34 triliun. 

Selain itu, pemerintah juga terus mengalirkan dana ke daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Hingga Agustus 2025, seluruh kabupaten di Jawa Timur telah menerima aliran Dana Desa sebesar Rp8 triliun. Dana ini mayoritas bersumber dari pajak pusat yang dikelola oleh DJP dan diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan ekonomi lokal. Meski begitu, pemerintah lokal harus memiliki kemandirian fiskal yang tangguh sesuai dengan arahan strategis Presiden Prabowo.

“Angka ini menunjukkan fungsi distribusi pajak berjalan. Penerimaan negara dikembalikan ke daerah, baik melalui belanja negara maupun transfer ke desa. Silakan teman-teman kawal penggunaan uang pajak tersebut,” tambah Untung.

Audiensi yang berlangsung kondusif ini ditutup dengan ajakan DJP agar mahasiswa berperan aktif dalam mengawal transparansi dan edukasi pajak. “Aspirasi teman-teman HMI sangat penting, dan kami terbuka untuk kolaborasi. Pajak bukan hanya urusan DJP, tapi juga partisipasi masyarakat,” pungkas Untung.

Selain itu, audiensi ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Malang Muhammad Rusna, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Kurniawan Catur Andrianto, Kepala Seksi Penerimaan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II Mukhlis Atmawira dan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Jawa Timur III Bindu Maruli. (*)