BHS Berharap Pemkot Surabaya Memperhatikan Persoalan Sampah

SURABAYA Persoalan sampah di lingkungan pemukiman warga Kota Surabaya menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono.

Pria yang akrab disapa BHS ini secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat proses pengangkutan serta pengelolaan sampah guna menjamin kesehatan masyarakat dan estetika kota.

​Desakan tersebut disampaikan BHS saat menggelar agenda reses di Balai RW 13 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya pada Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, tumpukan sampah yang tidak segera tertangani di level lingkungan bisa menjadi bom waktu bagi penyebaran penyakit yang merugikan warga sekitar.

​"Tidak boleh ada sampah yang dibiarkan menumpuk dan sulit diangkut. Kami mendorong agar pemerintah mempercepat penanganan sampah karena jika dibiarkan lama akan berpotensi menimbulkan penyakit," tegas Bambang Haryo di hadapan warga setempat, Sabtu (27/12/2025) malam.

​Selain persoalan teknis pengangkutan, BHS juga menangkap aspirasi warga mengenai transparansi biaya.

Masyarakat di Kelurahan Petemon mengusulkan adanya pemisahan mekanisme retribusi pengelolaan sampah dari tagihan air PDAM.

Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi warga terkait rincian biaya layanan yang mereka bayar setiap bulannya.

​Kehadiran BHS di tengah warga Sawahan juga menjadi momentum untuk memaparkan kinerjanya di Senayan.

Sebagai anggota Komisi VII, ia menilai program-program pemerintah pusat saat ini sudah berada di jalur yang benar, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke tingkat bawah, terutama terkait bantuan program lingkungan yang lebih merata.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai yang turut hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk membawa suara warga ini ke meja pembahasan legislatif.

Ia memastikan bahwa setiap keluhan mengenai keterlambatan pengangkutan sampah maupun usulan pemisahan retribusi akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah kota.

​"Semua catatan dan aspirasi warga ini akan kami sampaikan dalam rapat bersama pemerintah kota agar dapat ditemukan solusi terbaik. Yang utama adalah kenyamanan dan ketertiban warga Surabaya tetap terjaga," ungkap Bahtiar Rifai menjelaskan langkah tindak lanjutnya.

​Bahtiyar juga menambahkan bahwa intervensi Pemkot Surabaya ke depan harus didukung dengan pendataan yang lebih akurat.

Hal ini berlaku tidak hanya untuk urusan sampah, tetapi juga program kesejahteraan lainnya seperti beasiswa pendidikan dan perbaikan infrastruktur.

"Akurasi data adalah kunci agar bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran dan dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak," tuturnya.

​Melalui sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, diharapkan kendala teknis pengelolaan sampah di pemukiman padat penduduk dapat segera teratasi sehingga Surabaya tetap menyandang predikat kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya. (*)