Bupati Jember Fawait dan Menteri P2MI Bakal Dirikan Pos P4MI

TIMESINDONESIA, JEMBER –

Bupati Jember Muhammad Fawait dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding akan mendirikan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember.

Langkah ini disebut akan memudahkan para pekerja migran asal Jember yang selama ini harus pergi ke Banyuwangi yang sudah memiliki pos P4MI.

Rencana tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember Suprihandoko.

Suprihandoko mengatakan bahwa dengan adanya pos P4MI di Jember, maka warga Jember yang yang menjadi PMI tidak perlu ke Banyuwangi terlebih dahulu.

"Kita harus bersyukur karena tidak semudah itu (mendirikan pos P4MI, Red)," kata Suprihandoko.

Dia menjelaskan, keberadaan pos P4MI dapat meningkatkan perlindungan PMI asal Jember.

"Karena nanti harapan kami, pemberangkatan PMI ke luar negeri itu yang melepas secara langsung adalah bupati sendiri, sehingga beliau bisa memberikan arahan, wejangan, dan pembekalan bagaimana knowledge (pengetahuan), attitude (sikap), dan skill (kompetensi) menjadi PMI yang baik," urainya.

Suprihandoko mengungkapkan, pendirian pos P4MI di Jember merupakan salah satu target Pemkab Jember.

Pos P4MI diharapkan bisa memberikan sejumlah fasilitas terutama dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh para PMI.

"Ya informasi negara mana yang sedang membutuhkan pekerja, bidang apa saja. Contohnya, butuh bidang manufaktur mungkin, housekeeping, atau ART. Layanan informasi itu kan akhirnya dekat untuk masyarakat Jember yang sedang mencari peluang kerja di luar negeri," imbuhnya.

Pos P4MI, kata Suprihandoko, sangat layak ada di Jember.

Alasannya, Jember merupakan daerah dengan jumlah pemberangkatan PMI terbesar di Jawa Timur.

"Sehingga kalau difasilitasi dengan pos P4MI di Jember saya yakin nanti yang lain pasti akan ikut. Di antaranya pergerakan perekonomian masyarakat, kemudian aktivasi dan standarisasi LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan lain-lain," ujar Suprihandoko.

Sedangkan, komitmen kedua yang dicapai Bupati Fawait dengan Menteri P2MI adalah diberikannya pelatihan kepada PMI yang disesuaikan dengan negara tujuan.

Suprihandoko mengatakan, Jember memiliki LPK dengan kriteria negara tertentu. Namun, dia belum mengetahui apakah LPK-LPK itu sudah berstandar nasional.

"Petunjuk pak Menteri kan harus ditingkatkan kualitasnya sehingga betul-betul menjadi lembaga pelatihan yang standar nasional. Kami belum mengevaluasi standar dari LPK-LPK yang kami bina sesuai standar nasional apa belum," terangnya.

Suprihandoko mengatakan, LPK yang ada Jember sudah melayani pelatihan dengan pemberangkatan tujuan Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Arab Saudi.

Adanya pos P4MI diharapkan bisa mendorong lembaga pelatihan meningkatkan kualitasnya sesuai standar nasional.

"Upaya meningkatkan kualifikasi LPK itu sudah sejak dulu kami lakukan. Pertama saya masuk Disnaker ini, instruktur yang kompeten dan profesional bersertifikat BNSP itu ada 6 atau 7 orang, tapi sekarang sudah hampir 40 orang. Ini satu peningkatan kualitas yang sangat signifikan, apalagi ketika nanti ada pos P4MI pasti kualitasnya akan ditingkatkan lagi," tandasnya.

Suprihandoko mengatakan, sejak tahun 2023 pihaknya sering sosialisasi mengundang para kiai, guru-guru ngaji, kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat.

Mereka diberikan pemahaman tentang bagaimana migrasi yang aman atau berangkat secara resmi.

Sebagai kota santri, ditambah dengan memiliki bupati dari kali santri. Suprihandoko yakin, setiap orang yang mau bekerja ke luar negeri sekurang-kurangnya akan berpamitan kepada gurunya atau kiainya.

Untuk itu, selain dengan sebuah edukasi Disnaker menyertakan buku-buku panduan kepada tokoh agama tersebut sebagai pegangan.

"Ini sesuatu yang sangat strategis untuk percepatan bagaimana mengurangi secara drastis agar PMI yang nonprosedural itu tidak menjadi pilihan bagi masyarakat. Seperti harapan Gus Bupati Fawait, kalau bisa jangan sama sekali sampai tidak prosedural," tegasnya. (*)