Kemenhut: Hutan Lestari kalau Masyarakat Sejahtera

JEMBER

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pelestarian hutan.

Melalui sinergi antara perlindungan ekologi dan peningkatan taraf hidup, pemerintah meyakini bahwa kelestarian hutan jangka panjang hanya dapat terwujud apabila masyarakat yang hidup di sekitarnya telah mencapai kemandirian ekonomi.

​Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kehutanan, Danik Eka Rahmaningtiyas, saat melakukan kunjungan kerja ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Rengganis di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Minggu (11/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi program perhutanan sosial dan reforma agraria di tingkat tapak.

​Dalam arahannya, Danik menekankan bahwa visi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempatkan masyarakat bukan sebagai penonton, melainkan aktor utama dalam tata kelola sumber daya hutan.

​“Prinsip kami jelas: Hutan akan lestari jika masyarakatnya sejahtera. Kita tidak bisa bicara tentang perlindungan alam jika masyarakat di sekitarnya masih mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan kehutanan saat ini harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Danik.

​Ia menambahkan bahwa kepastian akses dan legalitas lahan melalui skema Perhutanan Sosial adalah instrumen penting untuk memitigasi konflik tenurial yang selama ini kerap terjadi antara negara dan warga.

“Reforma agraria di kawasan hutan adalah upaya nyata untuk menata ulang relasi antara negara, hutan, dan masyarakat,” tegasnya.

​Kabupaten Jember menjadi salah satu wilayah strategis dalam implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan data teknis, progres perhutanan sosial di Jember menunjukkan tren positif.

Pemerintah daerah telah menerbitkan 11 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, dengan 11 SK lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengawalan intensif dan terdapat 69 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah aktif mengelola lahan dengan sistem agroforestri.

Adapun Komoditas yang dikembangkan meliputi kopi, alpukat, durian, hingga palawija, serta pengembangan sektor jasa lingkungan melalui wisata alam berbasis hutan.

Serta Reforma Agraria dengan melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), pemerintah telah melepas kawasan hutan seluas 335,179 hektare, yang mencakup 7.103 bidang tanah untuk diberikan hak miliknya kepada masyarakat.

​Pada kesempatan yang sama, Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik dukungan pusat terhadap percepatan perhutanan sosial di wilayahnya.

Ia memaparkan bahwa luas perhutanan sosial di Jember kini telah menyentuh angka sekitar 41 ribu hektare.

​“Ini bukan sekadar angka, tapi potensi ekonomi yang masif. Kami memfokuskan lahan ini untuk pengembangan komoditas unggulan, khususnya kopi. Kami yakin, dengan pengelolaan yang profesional melalui KUPS, perhutanan sosial akan menjadi penggerak ekonomi baru yang mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember secara signifikan,” tutur Fawait.

​Sebagai penutup, Danik Eka Rahmaningtiyas mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan kehutanan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

"Perencanaan Integrated Area Development (IAD) yang berbasis pada karakteristik wilayah Jember diharapkan dapat menyatukan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mendukung usaha masyarakat," tutupnya.

​Berdasarkan Data Basis Geospasial Tematik KLHK, Jember memiliki total kawasan hutan seluas 121.793,26 hektare, di mana 74.366,98 hektare di antaranya berada di bawah pengelolaan Perhutani.

Sinergi antara pemegang mandat pengelolaan dan masyarakat lokal menjadi kunci agar fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi warga. (*)