Masalah Perambahan Hutan dan Tambang Jadi Topik Panas Audensi DPRD dan Pemuda Banjarnegara Bersuara

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Audensi DPRD dan perwakilan Pemuda Banjarnegara Bersuara di ruang rapat paripurna berjalan cukup alot dan menyita waktu cukup panjang, Senin (8/9/2025).

‎Untuk diketahui dalam audensi ini cukup lengkap perangkat eksekutif maupun legislatif yang hadir. Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat SE didampingi tiga wakil ketua yakni Agus Junaidi SSos MM, Bambang Suparno dan Marno serta anggota komisi di DPRD.

‎Sedangkan dari perwakilan pemuda Banjarnegara terdiri dari mahasiswa dari STIMIK Tunas Bangsa, STIE Taman Siswa, Politeknik Banjarnegara, STIT Tunas Bangsa dan STAI Tanbighul Ghofilin serta Aliansi Pemuda Dieng Bersatu.

‎Setidaknya ada dua masalah krusial yang dipertanyakan oleh pemuda yang sebagian besar adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Banjarnegara.

‎Dua masalah ini adalah aksi perambahan hutan atau alih lahan perhutanan menjadi lahan pertanian yang sulit dibendung berakibat kerusakan alam hingga menyebabkan banjir bandang.

‎Kemudian masalah pertambangan yang dinilainya kurang maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) padahal sektor ini merupakan bagian dari kekayaan alam Banjarnegara yang konon  tidak akan habis sampai tujuh turunan.

‎Menanggapi masalah perambahan hutan yang terjadi di daerah Wanayasa, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dan mengawal agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. 

‎Ia juga menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari para mahasiswa dan aktivis lingkungan terkait masalah kerusakan lingkungan akibat terjadinya perambahan hutan di daerah Wanayasa dan Jatilawang khususnya.

‎"Semoga masalah ini dapat segera diselesaikan baik aman dan terkendali. Untuk itu mari kita kawal bersama - sama," tegasnya.

‎Sedang menanggapi masalah isu pertambangan, Slamet, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarnegara menegaskan bahwa terkait dengan galian C, pihaknya di legislatif selalu menyampaikan terkait bagaimana pengelolaan tambang yang ada di Banjarnegara.

‎Tidak itu saja kita juga sudah melakukan rapat dinas lingkungan hidup terkait dengan dampak seperti sampah, lingkungan dan pencemaran air.

‎Banjarnegara akan memulai bagaimana mengoptimalkan Perusda Pertambangan. "Bahkan kami dari legislatif dan eksekutif sudah melangkah dan sudah melakukan kerja sama dengan stakeholder guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini," ujarnya.

‎Ia juga berharap PAD Banjarnegara itu tidak hanya disokong dari sektor pajak dan retribusi tetapi bagaiman potensi tambang Banjarnegara yang sangat besar ini bisa ditambang dengan baik dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran air dan lain sebagainya.

‎"Perusda Pertambangan Banjarnegara memiliki lahan sekitar 15 Ha, sehingga kami mengajak eksekutif kembali memikirkan bagaimana potensi tambang Banjarnegara yang ada dapat berkontribusi terhadap PAD Banjarnegara," tegasnya.

‎Senada Juga ditegaskan oleh Aditya Agus Satria, kepala BPPKAD Banjarnegara, bahkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para penambang yang ada untuk memastikan bahwa mereka memiliki kewajiban sesuai undang - undang.

‎"Pajak yang kita terima dari sektor pajak itu kita salurkan lagi untuk kompensasi eksternal atau dampak negatif yang muncul dari aktivitas pertambangan itu," ungkap Adit.

‎Ditambahkan Aditya bahwa bahan galian C yang dominan di Banjarnegara imbuh Aditya, fieldfar atau pasir putih dan pasir batu di jalur Sungai Serayu. (*)

‎

‎

‎

‎

‎

‎