Meneguhkan HIPPI sebagai Jembatan UMKM dengan Korporasi Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Barangkali ada yang bertanya, apa sebenarnya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI). Karena ada diksi pribumi  sehingga kesannya rasialis. Padahal sebaliknya, penggunakan diksi pribumi dalam HIPPI itu bukan berarti anti-pribumi, tapi sebagai wadah menghimpun para pengusaha warga Indonesia yang memiliki idealisme dan berjiwa patriotik memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat dan menjunjung tinggi nilai ekonomi kebangsaan.

Dalam sejarahnya, HIPPI juga pernah beranggotakan pengusaha non-pribumi. Ini menegaskan jika HIPPI bukan organisasi yang melawan non-pribumi. Intinya, jangan pernah ada yang merasa terancam dengan kebangkitan HIPPI.

Sebenarnya HIPPI bukan organisasi baru, karena sudah lahir sejak 17 Agustus 1976. Dan kontribusi secara ekonomi kepada republik ini juga tidak sedikit.  Meski demikian, pengusaha pribumi yang berada di  HIPPI masih perlu dimotivasi untuk terus berkembang usahanya. Selama ini, ada kesan pengusaha pribumi seolah tersisihkan.

Namun sebagai pengusaha tidak boleh mengeluh. Pengusaha pribumi harus dibangkitkan, dibukanan akses ekonomi secara luas sehingga kontribusinya pada negara semakin besar. Peran dari HIPPI adalah sebagai pusat informasi, konsultasi, dan advokasi terpadu terkait ekonomi kebangsaan, seluruh kegiatan perekonomian secara nasional dan global dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan sinergi potensi ekonomi nasional yang berpihak kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bicara soal UMKM, HIPPI hadir dengan komitmen repositioning untuk menjadi jembatan antara UMKM dengan korporasi besar. UMKM tidak boleh lagi hanya sebagai “penggembira” di tengah riuh gelombang industri raksasa di negeri ini. UMKM sudah saatnya menjadi pemain utama di tengah arus persaingan global dan berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. 

Tugas HIPPI ke depan, bergerak cepat dengan menggandeng minimal seribu korporasi besar untuk menjadi  mitra UMKM. Produk-produk UMKM sudah harus mewarnai di tempat industri besar. Produk UMKM bidang kuliner bisa menembus kantin, ruang rapat dan tenant yang ada di industri besar.

Tentu saja, tidak sembarang produk UMKM yang mendapat rekomendasi HIPPI untuk bisa masuk di industri besar. Harus ada kurasi yang ketat sehingga kualitas produk UMKM tidak dianggap remeh. 

Dengan menggandeng korporasi besar, targetnya UMKM bisa mendapatkan  akses permodalan melalui corporate social responsibility (CSR), akses pasar lebih luas dan beragam pelatihan untuk menjaga kualitas produk dan sumber daya manusia. Tiga factor itulah yang selama ini selalu menjadi penghambat UMKM. Karean itu saya komitmen, lewat HIPPI, ribuan UMKM semakin berdaya dengan menjadi mitra korporasi besar. ***

Tulisan Dr. Imam Muhajirin Elfahmi S.Pd, S.H., MM, Advokat
Ketua Umum DPD HIPPI Jawa Timur