PMII Jombang Gelar Dialog, Kritisi Soal Makna Pahlawan dan Kesejahteraan Guru

JOMBANG Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jombang menggelar dialog terbuka bertajuk “Pahlawan Bangsa, Tanda Jasa atau Perjuangan yang Nyata?” di Warung Kopi Mulyorejo, Jombang, pada Selasa malam (18/11/2025) malam.

Acara ini menjadi ruang diskusi hangat yang mempertemukan mahasiswa, aktivis, dan akademisi untuk membongkar ulang makna kepahlawanan sekaligus persoalan kesejahteraan guru.

Wakil Ketua 2 Bidang Eksternal PMII Jombang, Purwanto, membuka diskusi dengan menegaskan bahwa pahlawan adalah sosok yang memberi kontribusi nyata, bukan hanya mereka yang memperoleh gelar resmi dari negara.

“Guru adalah salah satu profesi paling berjasa karena mencerdaskan bangsa. Tapi justru label ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ membuat mereka seolah harus menerima keadaan tanpa mempersoalkan kesejahteraan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (19/11/2025).

Purwanto menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru mulai dari status honorer, PNS, PPPK, hingga PPPK paruh waktu. Menurutnya, kesenjangan tersebut adalah ironi besar dalam dunia pendidikan.

“Di pelosok masih banyak guru honorer yang hidup jauh dari layak. Pemerintah harus punya formulasi yang adil, bukan sekadar slogan bahwa guru itu pahlawan bangsa,” tegasnya.

Soeharto dan Polemik Gelar Pahlawan Nasional

Ketua PC PMII Jombang, Suhalif Hosaini, menambahkan bahwa dialog tersebut juga menyinggung kontroversi penetapan tokoh-tokoh sebagai pahlawan nasional.

“Kasus Soeharto yang disejajarkan dengan Syaikhona Kholil, Gus Dur, Marsinah dan tokoh lain, ini harus dilihat secara ilmiah. Jangan terburu emosional. Dengan diskusi seperti ini, kita bisa menilai secara objektif apakah ia memang pantas atau tidak,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa rangkaian dialog serupa akan terus dilanjutkan, dengan fokus pada isu pendidikan, hukum, dan HAM bersama narasumber ahli di bidang masing-masing.

Salah satu pemateri, Tafuzi Muiz, aktivis GusDurian, mengingatkan bahwa hakikat kepahlawanan muncul dari pengabdian, bukan dari gelar.

“Pengakuan sebagai pahlawan itu bonus. Tidak etis seseorang mengaku pahlawan untuk dirinya sendiri. Bahkan di Indonesia, gelar pahlawan pun selalu diusulkan oleh pihak lain,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena gelar sebagai ‘alat penenang’ yang sudah ada sejak era kerajaan.

“Dulu gelarnya Ki Ageng atau Senopati, sekarang berubah menjadi bintang jasa. Mekanismenya sama, hanya bungkusnya yang berbeda,” katanya.

Pemateri lainnya, Aris Setiawan, akademisi STIT UW, memaparkan persoalan guru melalui teori keseimbangan (equilibrium) dan sibernetik Talcott Parsons. Menurutnya, budaya “pahlawan tanpa tanda jasa” telah berubah menjadi hambatan struktural yang merugikan profesi guru.

Aris menyebut empat hambatan utama:

1. Hambatan kultural: Guru dianggap tidak pantas menuntut kesejahteraan karena stereotip bekerja tanpa pamrih.
2. Hambatan sosial: Calon guru sejak dini sudah ditanamkan pola pikir menerima keadaan.
3. Hambatan psikologis: Masyarakat kehilangan empati dan menganggap rendahnya pendapatan guru sebagai hal wajar.
4. Hambatan organisasional: Kesenjangan kesejahteraan PNS–honorer memicu ketimpangan yang terus berlangsung.

Menurut Aris, label tersebut bukan hanya merugikan guru, tetapi juga menghambat pembaruan sistem pendidikan secara keseluruhan.

PMII harus memastikan bahwa ruang diskusi semacam ini akan terus dibuka sebagai bentuk kontribusi nyata untuk Jombang dan Indonesia.

“Dialog yang digelar PMII Jombang ini menjadi upaya mendorong budaya berpikir kritis di kalangan mahasiswa, terutama terhadap isu-isu fundamental seperti kepahlawanan, keadilan sosial, dan masa depan profesi guru,” ujarnya. (*)