Ponorogo Raih Penghargaan Menteri Hukum RI, 307 Desa Miliki Pos Bantuan Hukum

PONOROGO Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Kabupaten berjuluk Kota Reog ini baru saja menerima penghargaan prestisius dari Menteri Hukum   Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemkab Ponorogo dalam mendukung akses keadilan, yang diwujudkan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah desa.

​Penghargaan tersebut secara langsung diterima oleh Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Keberhasilan Ponorogo dalam mendirikan Posbankum di 307 desa/kelurahan ini menjadikannya salah satu daerah terdepan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Posbankum desa merupakan langkah strategis Pemkab Ponorogo untuk mendekatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan hadirnya Posbankum di setiap desa, warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke pusat kota untuk mendapatkan informasi atau bantuan terkait masalah hukum.

​“Penghargaan ini adalah buah kerja keras dan komitmen kita bersama, dari Pemkab hingga perangkat desa, untuk memastikan akses keadilan tidak lagi menjadi barang mewah,” ujar Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, Jumat (12/12/2025). 

​Lisdyarita pun menekankan bahwa 307 Posbankum ini akan menjadi benteng pertama bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum.

“Kami berkomitmen penuh bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, berhak atas pendampingan hukum yang layak. Posbankum desa adalah wujud nyata dari upaya kami untuk menciptakan Ponorogo yang berkeadilan,” jelasnya.

​Komitmen dan Dampak Positif

​Program Posbankum ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan. Desa-desa di Ponorogo kini memiliki kanal resmi untuk edukasi hukum, pencegahan konflik, dan mediasi awal, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka permasalahan yang berujung pada proses pengadilan yang panjang.

​Pemerintah Kabupaten Ponorogo berharap penghargaan dari Menteri Hukum RI ini dapat memicu semangat bagi daerah lain untuk meniru langkah serupa, demi mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan dan sadar hukum.(*)