Rakerwil III AMSI Kalbar, Buka Kolaborasi Multi-Stakeholder

TIMESINDONESIA, KUBU RAYA – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat resmi ditutup dengan penegasan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan kolaborasi lintas pihak. 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum AMSI Pusat, Upi Asmaradhana, dalam sesi penutupan yang berlangsung di Qubu Resort, Kubu Raya pada Rabu (3/9/2025).

"Saya melihat proses Rakerwil teman-teman AMSI Kalbar hari ini cukup produktif ya, mereka menyusun sebuah program yang sudah dilaksanakan sebenarnya di saat konferwil. Jadi ada agenda-agenda besar itu sudah diputuskan di konferwil dan hari ini penjabaran dari program-program strategis itu," ujar Upi.

Upi menambahkan banyak agenda yang ke depan akan lebih melibatkan stakeholder dan membuka ruang kolaborasi. 

"Saya lihat banyak agenda-agenda yang sepertinya akan lebih banyak melibatkan stakeholder, kolaborasi antar multi-stakeholder. Dan saya pikir mudah-mudahan Rakerwil hari ini bisa membuat AMSI Kalbar itu bisa lebih berjalan ke depan, bisa memberi manfaat buat ekosistem digital di Kalimantan Barat," jelasnya.

Upi menilai tantangan utama media siber di daerah adalah kapasitas manajemen bisnis dan kemampuan mengambil peran strategis dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 

"Jadi saya pikir tugas utamanya adalah bagaimana dia mengorkestrasi sejumlah kepentingan itu menjadi satu kesatuan yang bisa dimampatkan untuk kepentingan masyarakat Kalbar," ungkapnya.

Ia menambahkan, peluang kolaborasi di Kalimantan Barat sangat besar karena pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat cukup terbuka terhadap media arus utama. 

"Jadi menurut saya peluangnya cukup besar, AMSI Kalbar bisa lebih maju dan lebih berkembang,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi AMSI Pusat, Upi menekankan bahwa prioritas AMSI Kalbar saat ini adalah memperkuat tata kelola organisasi. 

"Tata kelola organisasi itu tentu rujukannya ke AD/ART organisasi. Dan saya pikir secara perlahan dan pasti teman-teman harus mengadopsi pengelolaan organisasinya, tata kelola organisasi secara profesional. Sehingga kemudian organisasi ini tidak lagi sebagai organisasi yang dikelola secara amburadul, karena kita sudah punya pakomnya, sudah punya tata kelolanya, punya garis-garis organisasi yang jelas," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa AMSI adalah organisasi kolektif-kolegial, sehingga kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh ketua, tetapi juga melibatkan sekretaris, ketua bidang, dan badan pertimbangan organisasi. Dengan demikian, organisasi bisa tetap berjalan produktif siapa pun yang memimpin.

"Perbaiki tata kelola organisasi lebih bagus lagi, memperluas jangkauan jaringan ke semua stakeholder, dan memposisikan dirinya sebagai bagian terpenting di dalam membangun ekosistem digital di Kalimantan Barat," harapnya. (*)