BHS Bendung Arus Informasi Destruktif Lewat Komunikasi Partisipatif Empat Pilar

SURABAYA Arus informasi di era digital yang semakin masif kini menjadi tantangan nyata bagi persatuan bangsa.

Menanggapi fenomena tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, bergerak melakukan acara "Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan" kepada masyarakat Kota Surabaya. Rabu (17/12/2025). 

Langkah ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk memperkokoh pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

​Politisi yang akrab disapa BHS ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana media sosial seringkali menjadi ladang subur bagi penyebaran berita yang belum terbukti kebenarannya.

Ia menilai bahwa informasi yang tidak sesuai fakta dapat menggiring opini publik ke arah yang destruktif.

​"Dengan era medsos yang demikian masif, ada mungkin berita-berita yang mempengaruhi opini publik, yang di mana bisa memecah belah bangsa ini. Sehingga dibutuhkan sosialisasi empat pilar ini," ujar Bambang Haryo.

​BHS mencontohkan peristiwa bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera sebagai bukti betapa cepatnya informasi menyebar.

Namun, ia mengkhawatirkan kondisi masyarakat jika informasi yang diterima justru simpang siur atau tidak akurat.

Menurutnya, keraguan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seringkali muncul akibat narasi yang diputarbalikkan di ruang digital.

​"Mungkin banyak sekali berita-berita yang menjadikan masyarakat itu bimbang. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah secara maksimal dan sebagainya, mungkin opininya bisa terbalik dan ini berbahaya, bisa memecah belah bangsa," imbuh BHS.

​Dalam kesempatan yang sama, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma, Dr Basa Alim Tualeka, memperkuat urgensi manajemen informasi tersebut.

Sebagai narasumber, ia menekankan bahwa komunikasi adalah pilar utama dalam keberhasilan penyampaian kebijakan negara. Namun, ia juga memberikan peringatan keras jika komunikasi tidak dikelola dengan integritas.

​"Siapa yang memegang komunikasi, maka dia akan berhasil. Tapi begitu komunikasi itu menjadi alat, itu berbahaya. Berbahayanya di mana? Ada persoalan kecil dibesar-besarkan," tegas Basa Alim Tualeka.

​Melihat tantangan disinformasi yang kian kompleks, Basa Alim mendorong pemerintah untuk mengambil peran lebih dominan dalam menstabilkan informasi.

Ia memberikan referensi sejarah mengenai pola komunikasi satu pintu yang dinilai efektif dalam menjaga kondusifitas nasional di masa lalu.

​"Jaman Pak Harto dulu, semua komunikasi hanya melalui mulut Menteri Penerangan. Harapan saya, Prabowo harus mengangkat Menteri yang menjadi corong utama yang benar," tegasnya mengakhiri pernyataan.

​Melalui sinergi antara pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dan manajemen komunikasi negara yang kuat, diharapkan masyarakat memiliki soko guru yang kokoh untuk menjaga persatuan bangsa di tengah gempuran informasi di era digital. (*)