Industri Plastik Hilir Indonesia Nyatakan Sikap Atas Rencana Kebijakan BMAD dan BMTP

JAKARTA Industri plastik hilir Indonesia menyampaikan pernyataan sikapnya atas rencana penerapan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) PP Copolymer dan PP Homopolymer, serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) LLDPE. 

Hal ini disampaikan para pelaku industri plastik hilir Indonesia saat konferensi persnya yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (19/1/2026) kemarin yang menekankan sejak awal bahwa industri plastik hilir mendukung perlindungan industri nasional. 

Menurutnya, instrumen kebijakan BMAD dan BMTP adalah mekanisme yang sah dalam sistem perdagangan internasional. Namun, perlindungan industri tidak boleh berhenti di satu mata rantai saja. Perlindungan harus mencakup seluruh ekosistem industri - dari hulu hingga hilir.

“Hasil Interim Regulatory Impact Assessment (RIA) yang kami paparkan hari ini menunjukkan bahwa dalam kondisi saat ini, kapasitas produksi domestik bahan baku belum mampu memenuhi kebutuhan industri hilir, baik dari sisi volume maupun spesifikasi teknis,” ucap para perwakilan industri hilir plastik Indonesia. 

Menurut industri hilir plastik Indonesia, dalam situasi tersebut, penerapan BMAD dan BMTP berisiko meningkatkan biaya input industri hilir secara signifikan dan yang perlu digaris bawahi secara tegas adalah dampak lanjutan yang bersifat strategis. 

“Ketika bahan baku dalam negeri menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif, industri manufaktur nasional kehilangan daya saing, dan impor barang jadi menjadi semakin menarik secara harga,” sebutnya. 

Bahan Baku Mahal, Barang Jadi Impor yang Menang

Industri plastik hilir Indonesia mengungkapkan, Interim RIA menunjukkan bahwa kondisi ini dapat mendorong lonjakan impor barang jadi, membuat penurunan output industri hilir dalam negeri, melemahnya penyerapan tenaga kerja dan investasi dan pergeseran nilai tambah ke luar negeri.

“Dalam konteks ini, agenda hilirisasi Indonesia justru terancam. Hilirisasi bertujuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri pengolahan, dan membuka lapangan kerja. Namun apabila industri hilir kehilangan daya saing akibat kebijakan bahan baku yang tidak tepat sasaran, maka nilai tambah hilang, industri melemah, dan hilirisasi berisiko mundur,” katanya. 

“Ironisnya, kondisi ini juga akan berbalik melemahkan industri hulu nasional, karena serapan dari industri hilir menurun. Artinya, perlindungan yang tidak seimbang berpotensi menjadi bumerang bagi seluruh ekosistem industri nasional,” sambungnya. 

Oleh karena itu, sikap industri plastik hilir sepenuhnya selaras dengan rekomendasi Interim RIA, yaitu:

1. Menunda penerapan BMAD PPC, BMAD PPH, dan BMTP LLDPE hingga prasyarat keseimbanga neraca komoditas terpenuhi secara nyata;
2. Memastikan kebijakan berbasis data supply-demand aktual, termasuk volume, grade, utilisasi, dan kepastian pasok;
3. Mengalihkan fokus dari proteksi bahan baku ke penguatan daya saing industri hulu melalui insentif yang terukur;
4. Serta memperkuat mediasi hulu-hilir agar serapan domestik meningkat tanpa mengorbankan daya saing industri hilir.

“Kami ingin menegaskan bahwa industri plastik hilir mendukung penuh agenda hilirisasi nasional dan siap menyerap produk domestik, sepanjang terpenuhi kualitas, volume, harga yang wajar, dan reliabilitas pasok,” tegasnya. 

Pada akhirnya, Regulatory Impact Analysis adalah instrumen kunci untuk memastikan bahwa kebijakan industri untuk memperkuat hilirisasi, mencegah serbuan impor barang jadi, dan menjaga produk nasional tetap kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.

“Sekali lagi kami tegaskan, BMAD-BMTP jangan sampai menjadi bumerang bagi hilirisasi nasional,” tandas industri plastik hilir Indonesia yang terdiri dari sembilan asosiasi industri plastik hilir seperti GAPMMI, GABEL, IPF, APHINDO, GIATPI, ASPARMINAS, ASPADIN, ROTOKEMAS, dan ADUPI. (*)