Wali Kota Mojokerto: Swasembada Pangan Jadi Bukti Sinergi Pusat dan Daerah

MOJOKERTO Pemkot Mojokerto menilai capaian swasembada pangan nasional tidak terlepas dari sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah pusat dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di daerah.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui kebijakan harga dan bantuan sarana pertanian, memberikan kepastian sekaligus meringankan beban petani.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan secara daring dari Demplot Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Jaya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Rabu (7/1/2026).

Menurut wali kota, penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah oleh Bulog menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya. Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani yang sebelumnya kerap bergantung pada tengkulak.

“Dengan HPP yang ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram, petani kini memiliki kepastian harga. Sebelumnya harga gabah berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram,” kata Ika Puspitasari.

Selain HPP gabah, penyesuaian harga pupuk subsidi juga dinilai signifikan dalam menekan biaya produksi pertanian. Di Kota Mojokerto, harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, pupuk ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Pada 2025, Kota Mojokerto juga menerima bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi dua unit traktor roda dua untuk Kelompok Tani Barokah Wates dan Kelompok Tani Dewi Sri Surodinawan, dua unit traktor crawler, tiga unit traktor roda dua jenis Amberjack, serta satu unit combine harvester yang dikelola koperasi gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Ika menegaskan, dukungan kebijakan dan sarana pertanian tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah. Pemerintah kota, kata dia, akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh bantuan agar berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar ketahanan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” ucapnya. (*)