Pemkab Jember Komitmen Bayar Utang J-Keren ke Tiga Rumah Sakit

Pemkab Jember berada di bawah tekanan utang masif senilai Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah (RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat).

Utang ini adalah beban warisan dari sisa tanggungan program kesehatan gratis J-Keren (Jember Sehat dan Keren) yang digagas dan dijalankan oleh pemerintahan periode sebelumnya dari tahun 2022 hingga 2024.

​Bupati Jember Muhammad Fawait secara lugas mengakui bahwa persoalan krusial ini kini menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan.

​“Tidak bisa dielakkan, Pemkab Jember masih punya utang di tiga rumah sakit sebesar Rp214 miliar. Utang ini dari pemerintah sebelumnya. Karena kami yang sekarang menjabat, maka tanggung jawab membayar utang secara hukum ada pada kami,” tegas Fawait usai menjenguk pasien di RSD dr. Soebandi, Selasa (21/10/2025).​

Merasa terdesak, Fawait langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan jajaran direktur rumah sakit daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Jember untuk merumuskan solusi konkret dan cepat agar utang lunas tanpa mengganggu esensi pelayanan publik.

​“Kami sudah kumpulkan para direktur dan dinkes untuk mencari solusi. Target kami, utang ini harus tuntas tahun depan,” ungkapnya.

​Namun, ia juga menyoroti kelemahan administrasi yang membuat pembayaran belum bisa dianggarkan dalam APBD 2025, pembayaran belum teranggarkan karena rumah sakit belum menyusun Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai dasar penganggaran resmi.

​Lebih jauh, Fawait memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan.

Ia menegaskan, program-program yang dijalankan tidak boleh lagi meninggalkan beban finansial tanpa perhitungan fiskal yang matang.

​“Saya ingatkan keras, jangan sampai membuat program yang hanya meninggalkan utang! Kalau pun harus berutang, jangan sampai menyusahkan pemerintah berikutnya,” cetusnya.

​Program J-Keren di masa Bupati Jember sebelumnya, Hendy Siswanto, dinilai bermasalah karena implementasinya tidak disertai skema pembayaran yang jelas, hingga akhirnya menyisakan tunggakan miliaran Rupiah yang mencekik keuangan daerah.

​Di tengah situasi pengetatan fiskal dan pemotongan transfer dana pusat, pemerintahan Fawait dipaksa berpikir ekstra keras untuk menalangi tanggungan utang tersebut.

​“Kita belajar dari pengalaman pahit ini. Pemerintah tidak boleh lagi asal membuat program yang hanya populis tanpa perhitungan realistis. Semua kebijakan harus berkelanjutan dan realistis, karena yang menanggung akibatnya pada akhirnya adalah rakyat Jember juga,” tutupnya. (*)